Ribuan buruh dari wilayah Jabodetabek dijadwalkan memadati kawasan Gedung DPR/MPR RI dan Monumen Nasional (Monas) Jakarta untuk menggelar aksi demonstrasi pada Kamis, 16 April 2026 mulai pukul 10.00 WIB. Aksi bertajuk Pra-Mayday ini berpotensi memicu kepadatan arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan protokol ibu kota.
Sebagaimana dilansir dari Megapolitan, pergerakan massa yang diinisiasi oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh bertujuan untuk menyuarakan aspirasi menjelang Hari Buruh Internasional. Konsentrasi massa diperkirakan akan berpusat di pintu utama DPR RI dan berdampak langsung pada kelancaran jalan di sekitarnya.
Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menjelaskan bahwa aksi ini merupakan langkah pengingat bagi pemerintah dan legislatif mengenai hak-hak pekerja. Ia menegaskan kehadiran ribuan demonstran di titik utama Senayan tersebut.
"Hari ini, ribuan buruh dari wilayah Jabodetabek akan turun ke jalan, memadati area depan pintu utama Gedung DPR RI. Ini adalah aksi Pra-Mayday untuk mengingatkan pemerintah dan para wakil rakyat bahwa perjuangan kelas pekerja belum selesai dan kami tidak akan pernah diam," ujar Said Iqbal, Presiden KSPI.
Said Iqbal memperkirakan jumlah peserta aksi mencapai 3.000 hingga 5.000 orang yang akan tiba secara bergelombang. Penyelenggara mengklaim telah mengirimkan surat pemberitahuan resmi kepada Polda Metro Jaya demi menjaga ketertiban selama aksi berlangsung.
"Kami dari pihak KSPI dan Partai Buruh memohon maaf kepada masyarakat pengguna jalan jika aksi ini menimbulkan kemacetan di sekitar kawasan Senayan," ujar Said Iqbal, Presiden KSPI.
Titik kemacetan diprediksi terjadi di Jalan Gatot Subroto tepat di depan kompleks parlemen, serta Jalan Gerbang Pemuda dan Jalan Asia Afrika. Penumpukan kendaraan juga berpotensi meluas ke Tol Dalam Kota ruas SemanggiÔÇôSlipi, Simpang Semanggi, kawasan Palmerah, hingga Bendungan Hilir.
Para pengendara diimbau untuk menggunakan rute alternatif guna menghindari hambatan di sekitar Senayan sejak pagi hingga siang hari. Masyarakat disarankan terus memantau pembaruan informasi situasi lalu lintas melalui kanal resmi Dishub DKI Jakarta atau TMC Polda Metro Jaya.
Tuntutan utama yang dibawa dalam aksi ini mencakup desakan pencabutan Undang-Undang Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan. Selain itu, massa buruh juga menuntut penghapusan sistem kerja outsourcing yang dinilai merugikan para pekerja.
