Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menerima audiensi perwakilan aliansi buruh KASBI dan Gebrak di Gedung Parlemen, Senayan, pada Jumat (1/5/2026). Pertemuan tersebut bertepatan dengan peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day yang diwarnai penyampaian aspirasi mengenai regulasi ketenagakerjaan.
Dilansir dari Suara, momen audiensi ini diwarnai dengan panggilan telepon langsung dari Presiden Prabowo Subianto kepada Dasco. Presiden menyampaikan pesan khusus bagi para aktivis buruh yang memilih melakukan aksi di kompleks parlemen alih-alih bergabung dalam perayaan di kawasan Monas.
"Saya dapat telepon dari bapak presiden. Meskipun kawan-kawan tidak bersamanya saat hari buruh, Pak Prabowo menitipkan salam, selamat hari buruh buat kawan-kawan KASBI, Gebrak, dan serikat lainnya di sini," kata Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR RI.
Pesan tersebut disampaikan Dasco di hadapan perwakilan buruh sesaat sebelum pembahasan inti dimulai. Kehadiran aliansi KASBI dan Gebrak di Senayan merupakan bentuk komitmen mereka untuk menyuarakan tuntutan secara langsung kepada pihak legislatif.
Ketua Umum KASBI Sunarno menjelaskan bahwa keputusan untuk melakukan aksi di Gedung DPR didasari oleh sikap ideologis guna menjaga independensi gerakan buruh. Ia menegaskan langkah ini diambil untuk memastikan persoalan fundamental pekerja tetap menjadi prioritas pembahasan.
"Kami juga diundang ke Monas bersama presiden. Tapi kami justru aksi di DPR bukan karena membenci pemerintah dan lain sebagainya. Menurut kami, di tengah situasi saat ini, aksi adalah pilihan terbaik," kata Sunarno, Ketua Umum KASBI.
Dalam pertemuan tersebut, para buruh mendesak pembentukan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru yang dinilai lebih mampu menjamin kesejahteraan pekerja dibandingkan regulasi yang berlaku saat ini. Isu mengenai upah layak dan sistem kerja kontrak menjadi poin utama yang disampaikan kepada pimpinan DPR.
Sunarno menambahkan bahwa kegelisahan terhadap ketidakpastian sistem kerja telah meluas ke berbagai sektor strategis, termasuk tenaga medis. Aliansi buruh berharap DPR dapat segera menindaklanjuti tuntutan terkait penghapusan sistem outsourcing yang mereka anggap merugikan masa depan buruh Indonesia.
