Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad berkomitmen mengupayakan akses program pembangunan 3 juta rumah bagi kelompok buruh, petani, hingga nelayan dalam audiensi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (1/5/2026).
Langkah ini diambil guna memastikan masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan hunian layak melalui koordinasi langsung dengan kementerian terkait. Dilansir dari Nasional, Dasco berencana melakukan pertemuan khusus dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman guna merealisasikan aspirasi tersebut.
ÔÇ£Ini termasuk dengan masalah perumahan 3 juta rumah, mungkin kita akan juga cari waktu, mungkin berbarengan atau lain waktu dengan Menteri Perumahan yang punya program supaya tadi bisa harapan-harapan kepada, ya mungkin berapa persen persentasenya itu kemudian untuk diaplikasikan kepada buruh-buruh yang tadi disampaikan agar bisa mendapat rumah dengan layak,ÔÇØ kata Dasco, Wakil Ketua DPR RI.
Upaya politisi Gerindra tersebut merupakan respons atas masukan dari Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Dewi Kartika. Dalam pertemuan itu, Dewi menekankan bahwa pembangunan rumah harus terintegrasi dengan agenda reforma agraria nasional.
ÔÇ£Harusnya 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, apakah itu buruh, apakah itu petani, apakah itu nelayan, itu harus menjadi bagian dari kerangka reforma agraria, baik di pedesaan maupun perkotaan,ÔÇØ ujar Dewi, Sekretaris Jenderal KPA.
Dewi menilai skema pembiayaan saja tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan hunian bagi rakyat kecil. Baginya, pemenuhan hak dasar atas tempat tinggal yang layak harus menjadi prioritas utama pemerintah dalam menjalankan program ini.
ÔÇ£Jadi bukan sistem, apa, cicilan, hanya karena cicilan, oh suku bunganya rendah, itu bukan reforma agraria kalau tidak ada pemenuhan hak dasar perumahan yang layak dan akses yang lebih mudah kepada sumber kehidupan,ÔÇØ kata Dewi, Sekretaris Jenderal KPA.
Program pembangunan 3 juta rumah ini merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan pengentasan kemiskinan ekstrem di Indonesia. Pemerintah memberikan subsidi berupa tanggungan cicilan senilai Rp 600.000 per bulan dengan jangka waktu tenor selama 25 tahun.
Selain bertujuan menyediakan hunian, proyek masif ini diproyeksikan dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi nasional melalui penguatan sektor infrastruktur. Hingga saat ini, koordinasi antarlembaga terus dilakukan untuk menentukan kuota bagi kelompok masyarakat pekerja dan petani.
