Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan komitmen untuk mengawal kelompok marginal seperti buruh, petani, dan nelayan agar mendapatkan akses prioritas dalam program pembangunan tiga juta rumah pada Selasa (5/5/2026). Langkah ini bertujuan memastikan masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh hunian layak.
Penyaluran hunian tersebut merupakan bagian dari program gagasan Presiden Prabowo Subianto untuk mengatasi hambatan kepemilikan properti akibat lonjakan harga. Dilansir dari Suara, Dasco berencana melakukan koordinasi intensif dengan pihak eksekutif agar implementasi kebijakan tersebut tepat sasaran.
Ketua Harian Partai Gerindra ini akan mengatur pertemuan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman guna membahas persentase alokasi unit bagi pekerja. Koordinasi tersebut merespons langsung aspirasi yang disampaikan oleh berbagai kelompok pekerja yang selama ini kesulitan memiliki tempat tinggal.
"Kita akan cari waktu, bersama Menteri Perumahan yang punya program 3 juta rumah, agar beberapa persen dari totalnya diaplikasikan kepada buruh, sehingga bisa mendapat rumah yang layak," kata Dasco, Wakil Ketua DPR RI.
Rencana pertemuan dengan Menteri Perumahan Maruarar Sirait muncul setelah audiensi bersama Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) saat Hari Buruh Internasional pada Jumat (1/5) lalu. Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Jenderal KPA Dewi Sartika menyoroti pentingnya integrasi program perumahan dengan agenda reforma agraria.
KPA menilai bahwa kebutuhan rumah layak bukan hanya dominasi penduduk perkotaan, melainkan juga hak bagi petani di desa dan nelayan di pesisir. Penegasan ini didasari pada upaya pengentasan kemiskinan secara struktural melalui kedaulatan ruang hidup bagi kelompok marginal.
"Seharusnya, program 3 juta rumah untuk MBR (masyarakat berpenghasilan rendah), baik buruh, petani atau nelayan, dimasukkan sebagai bagian kerangka reforma agraria di perdesaan maupun kota," kata Dewi, Sekretaris Jenderal KPA.
Dewi menambahkan bahwa pemerintah tidak boleh hanya fokus pada skema pembiayaan atau jangka waktu kredit yang panjang dalam penyediaan hunian. Ia menekankan bahwa esensi reforma agraria terletak pada pemenuhan hak dasar manusia untuk mendukung produktivitas.
"Ini bukan soal sistem cicilan harus berbunga rendah atau bukan. Kalau seperti itu, bukan reforma agraria. Semua harus diawali dengan prinsip pemenuhan hak dasar perumahan yang layak serta akses mudah kepada sumber penghidupan," kata Dewi, Sekretaris Jenderal KPA.
