Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis (16/4/2026) pagi. Demonstrasi ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Pra-Mayday guna menyampaikan aspirasi pekerja sebelum peringatan Hari Buruh Internasional 1 Mei mendatang.
Massa yang berasal dari wilayah Jabodetabek dijadwalkan memulai aksi pada pukul 10.00 WIB. Sebagaimana dilansir dari Megapolitan, para peserta aksi berkumpul untuk mendesak perubahan pada sejumlah regulasi ketenagakerjaan yang dianggap memberikan dampak negatif bagi kesejahteraan buruh di Indonesia.
Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menjelaskan bahwa ribuan pekerja akan memadati area pintu utama legislatif untuk memberikan pengingat kepada pemerintah. Aksi ini bertujuan menegaskan bahwa perjuangan kelas pekerja tetap berlanjut demi mendapatkan keadilan regulasi.
"Hari ini, ribuan buruh dari wilayah Jabodetabek akan turun ke jalan, memadati area depan pintu utama Gedung DPR RI. Ini adalah aksi Pra-Mayday untuk mengingatkan pemerintah dan para wakil rakyat bahwa perjuangan kelas pekerja belum selesai dan kami tidak akan pernah diam," ujar Said Iqbal, Presiden KSPI dan Partai Buruh.
Fokus utama dalam tuntutan kali ini adalah penolakan terhadap aturan yang melegalkan sistem kerja alih daya atau outsourcing serta kebijakan upah yang dinilai rendah. Said menilai undang-undang yang berlaku saat ini telah terbukti memberikan tekanan bagi kelangsungan hidup para pekerja.
"Kami mendesak DPR dan Pemerintah untuk segera mencabut Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law klaster ketenagakerjaan yang telah terbukti secara nyata menyengsarakan kaum buruh. Aturan ini melegalkan outsourcing seumur hidup dan melanggengkan rezim upah murah," kata Said.
Selain masalah Omnibus Law, ia juga menyoroti tingginya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai sektor industri. Sistem kerja kontrak dianggap tidak memberikan jaminan jangka panjang bagi tenaga kerja muda, terutama terkait perlindungan kesehatan dan jaminan hari tua.
"Kami juga dengan keras menuntut penghapusan sistem kerja kontrak atau outsourcing yang tidak memberikan kepastian masa depan, perlindungan kesehatan, maupun jaminan hari tua bagi para buruh. Negara tidak boleh lepas tangan membiarkan buruh diperas tenaganya tanpa ada kepastian status," kata Said.
Pihak penyelenggara memastikan bahwa demonstrasi ini dilakukan secara tertib dengan pengawalan dari satuan tugas serikat pekerja. Surat pemberitahuan resmi juga telah disampaikan kepada Polda Metro Jaya untuk menjamin keamanan selama proses penyampaian pendapat berlangsung.
"Aksi hari ini akan berlangsung damai, tertib, dan sepenuhnya berada di dalam koridor hukum. Kami sudah memberikan surat pemberitahuan resmi kepada pihak kepolisian, dalam hal ini Polda Metro Jaya," kata Said.
Estimasi jumlah massa yang hadir diperkirakan mencapai 3.000 hingga 5.000 orang yang datang secara bertahap ke kawasan Senayan. Said menyadari kehadiran massa dalam jumlah besar tersebut berpotensi mengganggu arus lalu lintas di sekitar lokasi unjuk rasa.
"Oleh karena itu, kami dari pihak KSPI dan Partai Buruh memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat pengguna jalan, khususnya warga Jakarta, jika aksi Pra-Mayday ini nantinya menimbulkan kemacetan dan ketidaknyamanan di sekitar kawasan Senayan," kata Said.
Pihak kepolisian dan penyelenggara mengimbau pengguna jalan untuk mencari rute alternatif guna menghindari kepadatan kendaraan di area Senayan. Volume massa yang terus bertambah diperkirakan akan memuncak pada siang hari ini.
