Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyelenggarakan diskusi strategis mengenai tantangan tata kelola nikel Indonesia di tengah tekanan regulasi internasional pada Selasa (21/4/2026). Forum di Jakarta ini menyoroti interaksi kebijakan investasi dan standar keberlanjutan global.
Indonesia sebagai produsen utama dunia menghadapi dilema antara mempertahankan kedaulatan sumber daya dan tuntutan kepatuhan terhadap standar lingkungan lintas negara. Dilansir dari Kompas, posisi strategis ini menempatkan industri nikel nasional dalam pusaran kepentingan investasi baterai kendaraan listrik.
Hilirisasi nikel telah melalui fase regulasi yang dinamis sejak Undang-Undang Minerba 2009 hingga larangan ekspor bijih nikel pada 2020. Fokus kebijakan saat ini diarahkan sepenuhnya pada pengembangan industri baterai nasional guna meningkatkan nilai tambah ekonomi di dalam negeri.
Pelaksanaan kebijakan tersebut di lapangan menemui kendala koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Meskipun daerah berperan aktif membangun kawasan industri dan memberikan insentif investasi, penyelarasan dengan strategi nasional tetap menjadi tantangan utama yang harus diselesaikan.
Pengaruh regulasi transnasional, seperti European Union Green Deal, turut menekan industri nasional untuk menerapkan uji tuntas yang lebih ketat. Standar keberlanjutan ini berpengaruh langsung pada daya saing produksi nikel Indonesia di pasar internasional.
Kepala Pusat Riset Politik BRIN, Athiqah Nur Alami menegaskan bahwa pemahaman mendalam terhadap kebijakan lintas level sangat diperlukan untuk mengelola sumber daya strategis ini secara berkelanjutan.
"Tata kelola nikel di Indonesia tidak bisa dipahami hanya dari kebijakan di tingkat pusat. Interaksi antara pemerintah pusat dan daerah, kebijakan investasi, serta masuknya regulasi transnasional seperti uji tuntas Uni Eropa membentuk dinamika yang kompleks dan saling memengaruhi," ujar Athiqah Nur Alami, Kepala Pusat Riset Politik BRIN.
Athiqah menyebutkan bahwa hilirisasi bukan sekadar instrumen ekonomi semata. Menurutnya, kesiapan regulasi menjadi faktor penentu posisi Indonesia dalam ekosistem industri hijau dunia yang semakin kompetitif.
"Kebijakan hilirisasi bukan hanya strategi geopolitik dan geoekonomi, tetapi juga bagian dari positioning Indonesia dalam rantai pasok global, yang menuntut kesiapan regulasi, koordinasi antarlevel pemerintahan, serta respons terhadap standar internasional," katanya Athiqah Nur Alami, Kepala Pusat Riset Politik BRIN.
Diskusi tersebut menghadirkan panel ahli yang terdiri dari Emilia Yustiningrum dari BRIN, Riccardo Fornasari dari Universit├® Paris DauphineÔÇôPSL, dan Herlambang Wiratraman dari Universitas Gadjah Mada. Para akademisi ini mengkaji dampak regulasi global terhadap kedaulatan kebijakan ekonomi nasional.
