Badan Pusat Statistik (BPS) bersama Kementerian Haji RI resmi memulai Survei Kepuasan Layanan Haji Indonesia (SKLHI) 2026 pada Selasa (12/5). Program ini menargetkan 14.400 jemaah sebagai responden guna memetakan kualitas pelayanan haji tahun ini secara menyeluruh dari Indonesia hingga Arab Saudi.
Dilansir dari Money, upaya menjaga akurasi data dilakukan dengan menerjunkan tujuh pengawas ahli di lapangan. Pengambilan sampel menggunakan teknik probability sampling untuk memastikan hasil yang representatif tanpa adanya intervensi dari pihak luar.
Inspektur Utama BPS, Dadang Hardiawan, memberikan penegasan mengenai objektivitas proses pengambilan data di lapangan agar tidak hanya berfokus pada testimoni positif.
"Kami tidak pilih-pilih sampel. Semua jemaah memiliki peluang yang sama untuk memberikan penilaian, sehingga data yang dihasilkan benar-benar valid dan tidak hanya mengambil testimoni yang bagus-bagus saja," tegas Inspektur Utama BPS, Dadang Hardiawan.
Perubahan metodologi diterapkan dalam evaluasi tahun ini untuk mengukur seluruh tahapan yang dilalui jemaah. Dadang menyatakan bahwa BPS ingin mendalami setiap proses secara mendetail.
"Kami tidak hanya melihat hasil akhir atau output layanan saja, tetapi juga mendalami setiap proses yang dilaluinya," ujar Dadang Hardiawan.
Pelaksanaan survei mencakup sembilan lokasi pengamatan utama, termasuk Jeddah, Madinah, serta wilayah Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Penilaian dibagi ke dalam tiga klaster utama, yakni layanan dalam negeri, layanan luar negeri, dan konsumsi.
Klaster dalam negeri mengevaluasi asrama embarkasi dan transportasi bandara, sementara klaster luar negeri fokus pada hotel serta fasilitas ibadah. Adapun klaster konsumsi menilai kualitas gizi hingga ketepatan distribusi makanan bagi para jemaah.
Hingga awal Mei 2026, tercatat sekitar 5.080 kuesioner digital telah didistribusikan melalui sistem Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI). Metode ini dikombinasikan dengan observasi langsung serta wawancara mendalam untuk memperkuat validitas data.
Indeks kepuasan layanan haji 2026 dijadwalkan akan dipublikasikan oleh BPS pada Juli atau Agustus 2026 sebagai bahan perbaikan layanan mendatang.
"Hasil survei ini akan menjadi kompas bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan dan peningkatan layanan di masa mendatang. Hal-hal yang sudah bagus akan dipertahankan, sementara yang kurang akan segera dievaluasi demi kenyamanan tamu Allah," tutup Dadang Hardiawan.
