BPJS Ketenagakerjaan resmi menjalin kolaborasi strategis dengan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur untuk memperluas perlindungan jaminan sosial bagi pekerja sektor informal pada Jumat (24/4/2026). Kerja sama yang berlangsung di Kantor PWNU Jawa Timur ini berfokus pada implementasi pilar Care, Coverage, dan Credibility di lingkungan ekosistem NU.
Dilansir dari Finansial, pertemuan tersebut dihadiri oleh Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Alif Noeriyanto Rahman, Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi Ihsanudin, serta Ketua Tanfidziyah PWNU Jawa Timur KH Abdul Hakim Mahfudz. Agenda utama mencakup penyediaan layanan kesehatan serta penguatan jaminan sosial bagi unit usaha di bawah naungan PWNU.
Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Alif Noeriyanto Rahman, menjelaskan bahwa inisiatif ini merupakan pengembangan dari hubungan silaturahmi menjadi kemitraan strategis. Ia menekankan perlunya pendekatan inklusif mengingat mayoritas anggota NU bekerja di sektor non-formal.
"Dari sekitar 61 juta anggota NU, kurang lebih 80 persen merupakan pekerja informal. Ini menjadi dasar penting bagi kami untuk mendorong perlindungan yang lebih luas. Harapannya, kolaborasi ini dapat menjadi embrio kerja sama skala nasional," ujar Alif Noeriyanto Rahman, Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan.
Langkah konkret setelah pertemuan ini adalah penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang diharapkan dapat menjadi percontohan bagi perlindungan pekerja berbasis komunitas di wilayah lain. Ketua Tanfidziyah PWNU Jawa Timur, KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin, menyambut positif langkah perlindungan bagi berbagai profesi di dalam organisasi.
"NU adalah rumah besar bagi semua profesi. Kami menyampaikan terima kasih atas terjalinnya silaturahmi ini. Harapannya, baik NU maupun BPJS Ketenagakerjaan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, khususnya para pekerja," ujar KH Abdul Hakim Mahfudz, Ketua Tanfidziyah PWNU Jawa Timur.
Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi BPJS Ketenagakerjaan, Ihsanudin, menambahkan bahwa jaringan luas PWNU Jawa Timur merupakan pintu masuk utama untuk mempercepat kepesertaan. Ia juga mengaitkan program ini dengan prinsip Maqashid Syariah dalam menjaga kesejahteraan hidup manusia.
"Risiko pekerjaan itu selalu ada. Ketika risiko terjadi, negara hadir melalui BPJS Ketenagakerjaan dengan memberikan perlindungan berupa santunan hingga beasiswa, dengan iuran yang terjangkau sebagai bentuk pelayanan negara kepada peserta," ujar Ihsanudin, Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi BPJS Ketenagakerjaan.
Integrasi data dan optimalisasi kanal digital akan digunakan untuk mendukung pendaftaran pengurus hingga pelaku usaha dalam program JKK, JKM, JHT, JKP, dan JP. Upaya ini dipandang sebagai bentuk nyata peran negara dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan jaring pengaman sosial.
"Ke depan, kemitraan ini diharapkan menjadi model kolaborasi berkelanjutan dalam mendorong inklusivitas jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya di sektor informal berbasis komunitas," ujar Ihsanudin, Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi BPJS Ketenagakerjaan.
