Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memperingatkan tantangan sistem distribusi nasional saat bertemu investor global dan lembaga keuangan internasional di Washington, Amerika Serikat. Masalah logistik ini dinilai menjadi penghambat utama bagi daya saing ekonomi Indonesia di kancah internasional.
Tingginya beban operasional distribusi di tanah air tercermin dari data yang dipaparkan dalam forum tersebut. Dilansir dari Money, efisiensi struktural dalam penyaluran barang dan jasa kini menjadi faktor penentu stabilitas ekonomi makro di masa depan.
Pemerintah mengungkapkan bahwa pengeluaran untuk sektor logistik masih mendominasi porsi ekonomi nasional dalam skala yang sangat besar. Kondisi ini mencerminkan adanya ketimpangan signifikan jika dibandingkan dengan performa negara-negara maju di kawasan Asia.
"biaya logistik Indonesia masih berada pada kisaran 23 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB)" kata Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
Besaran angka tersebut mengindikasikan hampir seperempat aktivitas ekonomi nasional terbebani oleh inefisiensi distribusi. Sebagai perbandingan, negara seperti Jepang dan Korea Selatan berhasil menekan biaya logistik hingga di bawah angka 12 persen dari PDB mereka.
Kinerja logistik Indonesia juga dipantau melalui Logistics Performance Index (LPI) yang dirilis oleh World Bank. Terdapat enam indikator utama yang menjadi tolok ukur, mulai dari efisiensi kepabeanan, kualitas infrastruktur, hingga ketepatan waktu pengiriman barang.
Sektor transportasi darat turut menjadi perhatian dalam upaya perbaikan sistemik ini. Salah satu fokus utama adalah penertiban kendaraan angkutan barang yang melebihi kapasitas muatan di jalan raya.
"Zero ODOL (Over Dimension Over Load) 2027" ujar Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
Menteri Keuangan menekankan bahwa integrasi sistem digital dan perbaikan tata kelola pelabuhan sangat krusial bagi keberlangsungan investasi. Sinkronisasi kebijakan lintas kementerian saat ini menjadi kebutuhan mendesak untuk menurunkan biaya distribusi secara nasional.
