Pemerintah Republik Indonesia menetapkan penurunan biaya perjalanan ibadah haji tahun 1447 H/2026 M sebesar Rp 2 juta per jemaah meskipun terjadi lonjakan harga bahan bakar pesawat. Keputusan ini diumumkan menjelang pemberangkatan kloter pertama yang dijadwalkan masuk asrama pada 21 April 2026 mendatang.
Sebagaimana dilansir dari Detikcom, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kebijakan ini diambil untuk meringankan beban masyarakat. Pemerintah berkomitmen menanggung selisih anggaran akibat kenaikan harga avtur melalui efisiensi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
"Yang kita sudah putuskan adalah yang boleh kita umumkan sekarang adalah bahwa pelaksanaan haji tahun 2026 ini, kecuali pemerintah Arab Saudi menentukan lain, kalau kita laksanakan, kita pastikan bahwa biaya haji tahun 2026 kita turunkan harganya sekitar dua juta rupiah," ujar Prabowo, Presiden RI.
Penurunan biaya tetap dilakukan meski operasional penerbangan membengkak akibat situasi geopolitik di Timur Tengah. Prabowo menambahkan bahwa langkah ini merupakan bentuk perlindungan terhadap warga negara.
"Walaupun harga avtur naik tapi kita berani menurunkan biaya haji untuk tahun ini. Demikian komitmen pemerintah ini untuk melindungi rakyat paling bawah," tegas Prabowo, Presiden RI.
Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menjelaskan bahwa jemaah tidak akan dibebankan oleh kenaikan biaya operasional penerbangan. Ia merujuk pada arahan presiden mengenai penggunaan dana efisiensi negara.
"Hari ini Presiden @prabowo memutuskan tidak boleh dibebankan kepada jamaah. Negara ambil alih beban tersebut melalui dana efisiensi dari APBN, maka jamaah tidak perlu membayar beban kenaikan tersebut," kata Dahnil, Wakil Menteri Haji dan Umrah.
Kondisi jemaah tahun ini didominasi oleh kelompok rentan, dengan total 221.000 jemaah yang akan diberangkatkan. Dahnil menyoroti tingginya jumlah jemaah dengan kondisi kesehatan khusus.
"Secara statistik jemaah haji kita yang risti artinya mereka-mereka yang punya penyakit komorbid ya, kemudian secara fisik ada apa namanya penyakit begitu itu hampir 170.000," sebut Dahnil, Wakil Menteri Haji dan Umrah.
Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan, mengungkapkan adanya kenaikan harga avtur hingga tiga kali lipat. Hal ini berdampak pada pengajuan tambahan biaya dari maskapai Garuda Indonesia dan Saudia.
"Avtur naik 2-3 kali lipat, itulah dampak yang langsung kita rasakan sekarang ini dan kita sedang mencari pemecahannya," ujar Gus Irfan, Menteri Haji dan Umrah.
Total biaya penerbangan meningkat dari Rp 6,69 triliun menjadi Rp 8,46 triliun. Gus Irfan merinci besaran tambahan yang diajukan oleh kedua maskapai pelaksana haji tersebut.
"Garuda Indonesia mengusulkan tambahan biaya hingga Rp 974,8 miliar, sementara Saudia sebesar Rp 802,8 miliar. Secara total, biaya penerbangan haji meningkat dari Rp 6,69 triliun menjadi Rp 8,46 triliun, atau naik sebesar Rp 1,77 triliun," beber Gus Irfan, Menteri Haji dan Umrah.
Pemerintah saat ini tengah berkoordinasi dengan DPR untuk menentukan mekanisme penggunaan anggaran. Upaya pencarian dasar hukum terus dilakukan guna menutup kekurangan dana penerbangan.
"Yang jelas kami pemerintah memastikan bahwa kita akan tutup permintaan tambahan anggaran itu. Kemudian sumbernya kita masih berdiskusi dengan teman-teman DPR juga terutama terkait landasan hukumnya," kata Gus Irfan, Menteri Haji dan Umrah.
Kepastian mengenai ketersediaan dana sudah dikonfirmasi oleh kementerian terkait. Gus Irfan optimistis sumber anggaran akan segera diumumkan secara resmi.
"Tapi anggaran jelas masih ada tinggal kita mencari landasan hukumnya untuk bisa menggelontorkan anggaran itu. Mudah-mudahan dalam waktu dekat saya sampaikan sumber anggaran itu," sambung Gus Irfan, Menteri Haji dan Umrah.
Terkait teknis logistik, distribusi koper menjadi perhatian serius karena adanya keterlambatan di maskapai tertentu. Gus Irfan mengakui adanya kendala pengiriman koper ke wilayah-wilayah di Indonesia.
"Namun terdapat kendala signifikan khususnya pada pengiriman oleh Garuda Indonesia di mana dari 20.617 koper yang telah dikirim maskapai, baru 1.653 koper yang terkonfirmasi diterima oleh kanwil. Ini memang angka yang sangat-sangat kurang," kata Gus Irfan, Menteri Haji dan Umrah.
Kementerian telah melayangkan teguran resmi dan mempertimbangkan sanksi bagi pihak penyedia jasa. Keterlambatan ini juga disebabkan oleh kendala pada perusahaan produsen di daerah Bogor.
"Kita juga kemarin sudah mengirimkan surat ke Garuda tentang peringatan tentang keterlambatan ini dan seperti saran tadi, kita juga sudah mulai memikirkan punishment apa yang harus kita lakukan untuk keterlambatan koper ini," sebut Gus Irfan, Menteri Haji dan Umrah.
Investigasi lapangan telah dilakukan untuk memantau proses produksi secara langsung. Gus Irfan menambahkan informasi mengenai salah satu titik penghambat distribusi tersebut.
"Termasuk kita datangi perusahaan yang ada di Bogor, Itu juga yang menjadi salah satu sumber keterlambatan di sana," tambah Gus Irfan, Menteri Haji dan Umrah.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, menyampaikan bahwa masalah koper ini memicu kekhawatiran bagi calon jemaah. DPR meminta kementerian segera menyelesaikan masalah distribusi sebelum jadwal keberangkatan.
"Akhir-akhir ini, Pak Menteri, masyarakat atau jemaah ini sudah gelisah berangkat dan tidak, ya. Habis begitu, kopernya sampai sekarang belum sampai. Jadi menambah kegelisahan jemaah," ujar Abdul Wachid, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI.
Selain logistik, konsep pelayanan tahun ini difokuskan pada perlindungan kelompok rentan. Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Puji Raharjo, menjelaskan urgensi tema haji yang inklusif.
"Ini adalah wujud nyata kehadiran pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah sejak dari Tanah Air. Melalui manasik ini, jemaah tidak hanya memahami tata cara ibadah, tetapi juga siap secara mental, fisik, dan pengetahuan," kata Puji, Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
Mengenai administrasi, dokumen digital berupa Kartu Nusuk untuk sebagian jemaah masih dalam proses pemeriksaan otoritas kepabeanan. Gus Irfan memaparkan status terkini dokumen tersebut.
"Sampai pagi ini yang syarikah dari Duyuf Al-Bayt sudah melaporkan bahwa Kartu Nusuk sudah tiba di Indonesia Sabtu yang lalu, tapi belum keluar dari Bea Cukai," sebut Gus Irfan, Menteri Haji dan Umrah.
