Badan Gizi Nasional (BGN) membentuk tim optimalisasi penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Senin, 20 April 2026, guna meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran negara. Langkah ini diambil untuk memastikan distribusi tepat sasaran dan meminimalisasi potensi munculnya sampah makanan di lingkungan sekolah.
Pembentukan tim tersebut bertujuan untuk menyisir profil penerima manfaat secara mendalam agar dana negara tidak terbuang sia-sia. Hal ini dikonfirmasi oleh pihak BGN sebagai langkah preventif terhadap laporan adanya makanan yang tidak dikonsumsi oleh para siswa, sebagaimana dilansir dari Nasional.
Wakil Kepala BGN, Nanik S Deyang, menjelaskan bahwa penyisiran dilakukan untuk memilah sekolah yang layak menerima bantuan berdasarkan kebutuhan riil di lapangan.
"Melalui penyisiran penerima manfaat ini, BGN bisa menggunakan anggaran dengan efisien, sekaligus menghindari pemborosan uang negara, karena MBG menjadi sampah makanan (food waste) akibat tidak dimakan siswa," kata kata Wakil Kepala BGN, Nanik S Deyang, lewat akun Instagram resminya, dilansir ANTARA, Senin (20/4/2026).
Nanik mengungkapkan bahwa sekolah swasta dengan kategori biaya tinggi akan diinformasikan mengenai peniadaan bantuan MBG. Sementara untuk sekolah negeri di kawasan elite, pihak BGN akan menyebarkan kuesioner guna memetakan preferensi siswa terhadap program tersebut.
"Dengan demikian, MBG akan diberikan kepada sekolah-sekolah yang siswanya memang mau menerima dan membutuhkan," kata Nanik.
Keputusan pembentukan tim ini diperkuat oleh temuan langsung di lapangan saat dilakukan peninjauan ke sejumlah instansi pendidikan di wilayah Jakarta.
"Beberapa hari saya sengaja keliling ke beberapa sekolah di Jakarta, agak nano-nano alias sedih melihat beberapa ompreng ternyata tidak dimakan dengan alasannya 'bosan lauknya telur terus', kata anak-anak SD di Jakarta Utara itu. Ada juga alasannya lebih enak makan di kantin," ucap Nanik.
Selain temuan lapangan, BGN juga merespons masukan dari anggota legislatif mengenai profil ekonomi siswa di sekolah-sekolah tertentu.
"Demikian juga di sekolah negeri yang banyak siswanya dari kalangan mampu, perlu ditanya siapa yang mau MBG dan siapa yang tidak, karena rata-rata siswa sudah punya bekal yang lebih bagus atau membawa uang saku untuk jajan di kantin," tuturnya.
Pejabat daerah juga menyampaikan keluhan mengenai efektivitas program pada kelompok siswa dari keluarga mampu yang justru tidak mengonsumsi jatah makan tersebut.
"Mereka mengatakan mubazir, karena tidak dimakan, dan kadang dibawa pulang lalu dikasih ke asisten rumah tangganya," ucap Nanik.
Tim optimalisasi yang dibentuk terdiri dari berbagai unsur kedeputian di bawah koordinasi langsung pimpinan BGN guna mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto dalam penanganan gizi.
"Saya seizin Kepala BGN, Pak Dadan Hindayana, kemudian membentuk tim optimalisasi untuk penyaluran MBG agar tepat sasaran, yang terdiri atas tim investigasi di bawah saya, kedeputian promosi dan kerja sama, serta kedeputian pemantauan dan pengawasan (tauwas)," kata Nanik.
Wilayah DKI Jakarta menjadi titik awal penyisiran oleh tim optimalisasi sebelum nantinya diperluas ke berbagai wilayah lain di Indonesia untuk menjamin kualitas layanan program MBG.
