Kementerian Transmigrasi memutuskan untuk membatalkan pelaksanaan program Beasiswa Patriot pada tahun 2026. Penundaan ini berkaitan erat dengan kondisi ekonomi nasional serta keterbatasan fiskal yang tengah dihadapi pemerintah saat ini.
Menteri Transmigrasi, M Iftitah Sulaiman Suryanagara, menjelaskan bahwa alokasi anggaran yang ada akan diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat yang bersifat mendesak. Hal ini disampaikan saat berada di Grha ITS, Surabaya, pada Jumat (18/04/2026).
"Kami dapat sampaikan kemungkinan besar program beasiswa ini akan ditunda, tidak dilakukan tahun ini mengingat anggaran yang kami miliki saat ini akan langsung diberikan, diimplementasikan kepada kebutuhan rakyat yang bersifat segera," kata Iftitah dikutip dari Kompas.
Meskipun bantuan pendidikan untuk jenjang S2 dan S3 tersebut ditangguhkan, Iftitah memastikan kegiatan riset melalui program Ekspedisi Patriot masih tetap terlaksana. Namun, fokus penelitian pada tahun ini akan mengalami sedikit pergeseran arah kebijakan.
"Maka, Ekspedisi Patriot tidak banyak riset tahun ini, melainkan aplikasi kebutuhan rakyat seperti infrastruktur dasar dan turunan dari PKPN atau Program Kerja Prioritas Nasional," ujar Iftitah.
Program Ekspedisi Patriot kini semakin diminati oleh kalangan akademisi di berbagai wilayah. Pada masa awal peluncurannya, kementerian hanya menjalin kolaborasi dengan tujuh universitas negeri ternama di Indonesia.
Daftar mitra awal tersebut mencakup Universitas Indonesia (UI), IPB University, Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Universitas Diponegoro (UNDIP), Universitas Padjajaran (UNPAD), dan Universitas Gadjah Mada (UGM).
Pada tahun 2026, jangkauan program ini diperluas dengan bergabungnya tiga institusi pendidikan baru. Ketiga kampus tersebut adalah Universitas Airlangga (UNAIR), Universitas Brawijaya, dan Universitas Hasanuddin.
"Jadi sekarang selain 7 mitra utama, kami ada tambahan lagi 3 universitas yang ikut bergabung dalam program Transmigrasi Patriot, yakni UNAIR, Universitas Brawijaya, dan Universitas Hasanuddin," kata Iftitah.
Fokus Pembangunan di Indonesia Timur
Pemerintah akan mengarahkan kegiatan Ekspedisi Patriot ke wilayah timur Indonesia, terutama Papua. Langkah ini selaras dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk mengoptimalkan potensi di Bumi Cendrawasih tersebut.
Rencananya, terdapat 10 kawasan transmigrasi di Papua yang menjadi sasaran pengembangan utama. Program ini mencakup berbagai aspek sosial dan ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan penduduk lokal secara signifikan.
"Ada 8 klaster, salah satunya itu adalah pengentasan kemiskinan, penyediaan lapangan kerja, kemudian juga adalah meningkatkan pendapatan masyarakat. Kami akan fokus di 10 kawasan transmigrasi yang ada di Papua," ujar Iftitah.
Kementerian Transmigrasi juga tetap memperhatikan wilayah lain di Indonesia tengah dan barat. Beberapa lokasi yang akan mendapatkan percepatan pembangunan antara lain Sulawesi Tengah serta wilayah Rempang.
Guna mendukung agenda tersebut, sekitar 35 persen anggaran kementerian dialokasikan untuk membenahi infrastruktur dasar di 154 kawasan transmigrasi. Sebagai informasi, Kementerian Transmigrasi menerima pagu indikatif sebesar Rp 1,902 triliun untuk tahun anggaran 2026.
"Jadi program besar transmigrasi itu ada dua. Satu, revitalisasi. Yang kedua adalah transformasi dalam bentuk Transmigrasi Patriot (Ekspedisi Patriot dan Beasiswa Patriot)," kata Iftitah.
