Pemerintah Indonesia menghadapi tantangan besar dalam memenuhi kebutuhan energi domestik karena masih harus melakukan impor LPG sebanyak tujuh juta ton setiap tahunnya. Ketergantungan ini muncul akibat rendahnya volume produksi di dalam negeri yang tidak sebanding dengan angka konsumsi nasional.
Dilansir dari Suara, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menjelaskan bahwa kebutuhan LPG nasional saat ini menyentuh angka 8,6 juta ton per tahun. Sementara itu, fasilitas produksi domestik hanya mampu menyuplai sekitar 1,6 hingga 1,7 juta ton.
Kesenjangan yang cukup lebar antara produksi dan kebutuhan tersebut membuat pemerintah harus melakukan evaluasi mendalam terhadap sumber-sumber energi alternatif. Persoalan ini dilaporkan terus menjadi fokus kajian intensif kementerian terkait.
"Dan ini terjadi sejak konversi daripada minyak tanah ke LPG. Dan saya juga melaporkan bahwa untuk LPG ini kita putar otak terus. Hampir tiap malam tidak kita istirahat, kita mengkaji sumber-sumber LPG-nya," ujar Bahlil di Istana Kepresidenan, Jakarta, setelah bertemu Presiden Prabowo Subianto pada Senin 27 April 2026.
Hambatan utama dalam meningkatkan kapasitas produksi LPG di Indonesia terletak pada minimnya ketersediaan bahan baku utama. Komponen C3 dan C4 yang menjadi pilar pembentuk LPG masih sangat terbatas produksinya di tanah air.
Kondisi inilah yang menyebabkan pengembangan industri LPG nasional tidak berjalan secepat sektor energi lainnya. Pemerintah mengakui bahwa tanpa ketersediaan bahan baku yang mencukupi, pembangunan pabrik pengolahan baru akan sulit direalisasikan.
"Dan salah satu problem kita di Indonesia kenapa tidak bisa kita membangun industri LPG adalah bahan baku LPG itu C3, C4. Dan itu produksi di kita tidak terlalu banyak," katanya.
Strategi Hilirisasi dan Energi Alternatif
Guna mengatasi defisit energi tersebut, pemerintah sedang merancang sejumlah langkah strategis melalui program hilirisasi. Salah satu proyek yang dipersiapkan adalah konversi batubara berkalori rendah menjadi Dimethyl Ether (DME).
Hilirisasi batubara dinilai menjadi alternatif potensial untuk mensubstitusi LPG dan mengurangi angka impor secara bertahap. Selain DME, pemerintah juga mulai melirik pengembangan Compressed Natural Gas (CNG) sebagai solusi kemandirian energi.
Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa rencana penggunaan CNG ini telah dilaporkan secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Strategi ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan energi nasional di masa mendatang.
"Tapi ini masih dalam pembahasan, saya harus finalisasi, dan ini salah satu alternatif terbaik untuk kita mendorong agar kemandirian energi kita di sektor LPG bisa dapat kita lakukan," tutur Bahlil.
