Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi mengeluarkan peringatan keras bagi masyarakat terkait maraknya kampanye haji ilegal tanpa izin resmi. Seperti diberitakan oleh Cahaya, peringatan ini ditujukan kepada warga negara Arab Saudi maupun ekspatriat menjelang musim haji 2026.
Otoritas keamanan setempat mengidentifikasi adanya peningkatan promosi haji palsu yang tersebar luas melalui berbagai platform digital. Pemerintah menilai kondisi tersebut sangat berisiko merugikan calon jemaah sekaligus berpotensi mengganggu kelancaran penyelenggaraan ibadah haji.
Masyarakat diimbau untuk bersikap waspada dan tidak mudah tergiur oleh tawaran iklan menyesatkan di situs web maupun media sosial. Kementerian meminta calon jemaah melakukan verifikasi legalitas penyelenggara secara mandiri melalui kanal resmi pemerintah.
Proses verifikasi ini dapat dilakukan melalui situs resmi Kementerian Haji dan Umrah guna memastikan layanan yang diterima sesuai standar regulasi. Langkah ini dianggap krusial untuk melindungi hak jemaah dari praktik penipuan yang kerap muncul menjelang musim ibadah.
Pihak kementerian menegaskan bahwa partisipasi dalam ibadah haji hanya diperbolehkan bagi jemaah yang telah mengantongi izin atau visa resmi. Melaksanakan ibadah melalui jalur non-prosedural merupakan bentuk pelanggaran nyata terhadap peraturan yang berlaku di Kerajaan Arab Saudi.
Praktik haji ilegal tidak hanya membawa konsekuensi hukum bagi para pelakunya, tetapi juga mengancam stabilitas keamanan di tanah suci. Pemerintah menekankan pentingnya ketertiban demi menjaga kenyamanan jutaan jemaah yang datang dari seluruh penjuru dunia.
Sebagai bagian dari pengawasan, masyarakat diajak berperan aktif dalam melaporkan setiap indikasi pelanggaran terkait penyelenggaraan haji. Laporan dari publik menjadi instrumen penting bagi otoritas untuk menindak tegas sindikat penyedia jasa haji tanpa izin.
Warga yang berada di wilayah Makkah, Madinah, Riyadh, dan Provinsi Timur dapat menyampaikan laporan melalui nomor darurat 911. Sementara itu, bagi masyarakat yang berada di luar wilayah tersebut, pengaduan dapat dilakukan dengan menghubungi nomor 999.
Upaya preventif ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran publik agar tidak terjebak dalam skema kampanye ilegal. Pemerintah terus berkomitmen menjaga integritas pelaksanaan haji 2026 melalui penegakan aturan yang ketat dan pengawasan platform digital secara intensif.
