Pemerintah Arab Saudi mulai memberlakukan pembatasan akses masuk ke Kota Mekkah pada Senin, 13 April 2026, bagi seluruh individu yang tidak memiliki izin resmi. Kebijakan ini diterapkan sebagai langkah awal pengamanan menjelang musim haji 1447 Hijriah untuk menjamin ketertiban jemaah.
Dilansir dari Nasional, otoritas setempat menetapkan bahwa hanya pemegang izin tinggal (ikamah) terbitan Mekkah, visa haji resmi, dan pekerja dengan izin khusus di area suci yang diperbolehkan melintas. Personel keamanan di pos pemeriksaan akan menolak siapa pun yang tidak memenuhi kriteria tersebut.
Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah, Ichsan Marsha, mengonfirmasi bahwa langkah ini merupakan kebijakan rutin tahunan Kerajaan Arab Saudi. Selain pembatasan wilayah, pemerintah juga menetapkan batas akhir keberangkatan jemaah umrah pada 18 April 2026.
Layanan penerbitan izin umrah melalui aplikasi Nusuk juga akan ditangguhkan sementara mulai 18 April hingga 31 Mei 2026. Penutupan layanan digital ini bertujuan memfokuskan seluruh sumber daya pada pelayanan jemaah haji resmi yang akan segera tiba.
Langkah preventif ini diambil menyusul maraknya modus keberangkatan haji menggunakan jalur ilegal yang berisiko bagi keselamatan jemaah. Pemerintah menekankan prinsip "Tidak Ada Haji Tanpa Izin" guna mengeliminasi gangguan selama rangkaian ibadah berlangsung di tempat-tempat suci.
"Jangan mau dirayu berangkat haji dengan tanpa visa haji. Itu ilegal, selain ditolak masuk Mekkah, juga berpotensi dikenakan sanksi sesuai ketentuan hukum di Arab Saudi," kata Ichsan Marsha, Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah.
Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI turut mengimbau masyarakat Indonesia agar memastikan penggunaan visa haji yang sah, bukan visa umrah, turis, atau ziarah. Koordinasi terus dilakukan dengan otoritas Arab Saudi untuk mengawasi kelancaran keberangkatan jemaah asal Indonesia.
