Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dipastikan menerima alokasi bantuan bedah rumah sekitar 11.000 unit melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pada tahun 2026.
Kabar tersebut dilansir dari Kompas melalui pernyataan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, dalam pertemuan strategis di Jakarta pada Selasa (21/4/2026).
Pertemuan yang dihadiri oleh pihak Taspen dan Wakil Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, ini fokus pada percepatan penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) serta ASN.
Menteri yang akrab disapa Ara tersebut menekankan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama dalam mengatasi hambatan penyediaan rumah di berbagai wilayah Indonesia.
"Kita tidak bisa bekerja sendiri. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Taspen sangat penting untuk memperluas akses pembiayaan dan mempercepat penyediaan hunian layak," jelas Ara.
Ara merinci bahwa setiap kabupaten atau kota di wilayah NTT dijadwalkan menerima minimal 500 unit bantuan BSPS untuk memperbaiki rumah warga yang tidak layak.
Mengingat NTT terdiri dari 22 kabupaten dan kota, maka akumulasi bantuan untuk seluruh wilayah tersebut menyentuh angka sekitar 11.000 unit hunian.
"Ini bentuk keberpihakan pemerintah untuk mempercepat penanganan rumah tidak layak huni di daerah," katanya.
Pemerintah menargetkan peningkatan kuota bantuan ini tidak hanya sekadar memperbaiki struktur bangunan, tetapi juga menjadi pemicu perputaran ekonomi di tingkat lokal.
"Kita ingin program ini tidak hanya memperbaiki rumah, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat di daerah," tambahnya.
Pihak Taspen turut menyatakan komitmennya dalam memperkuat dukungan layanan pembiayaan perumahan bagi para peserta program tersebut.
Komisaris Utama Taspen, Fary Djemy Francis, mengungkapkan bahwa kemudahan akses pembiayaan menjadi prioritas agar ASN bisa memiliki rumah yang terjangkau.
"Kami siap mendukung program perumahan pemerintah, khususnya dalam memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi ASN, sehingga mereka dapat memiliki rumah yang layak dan terjangkau," ujarnya.
Pemerintah Provinsi NTT melalui Wakil Gubernur Emanuel Melkiades Laka Lena menyatakan kesiapan penuh untuk mengawal pelaksanaan program di lapangan.
"Pemerintah Provinsi NTT siap bersinergi dengan pemerintah pusat dan Taspen untuk memastikan program perumahan dapat berjalan optimal dan tepat sasaran di daerah," katanya.
Sinergi ini diharapkan mampu menciptakan pola penyediaan hunian yang lebih berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat di Nusa Tenggara Timur.
