Ratusan ribu buruh di bawah naungan Partai Buruh dan KSPI dijadwalkan turun ke jalan di seluruh Indonesia pada Jumat, 1 Mei 2026, untuk memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day. Khusus wilayah Jakarta, titik utama konsentrasi massa akan dipusatkan di depan Gedung DPR RI dengan tuntutan penyelesaian delapan isu krusial.
Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden KSPI, Said Iqbal, memberikan penegasan bahwa gerakan ini bakal berlangsung secara konstitusional dan menghindari tindakan anarkis. Dilansir dari Detik Finance, peringatan tahun ini sengaja dipisahkan dari seremoni di kawasan Monas demi fokus pada substansi tuntutan yang belum dipenuhi pemerintah.
"Aksi May Day KSPI dan Partai Buruh ini tidak ikut ke dalam perayaan May Day di Monas. Jadi dua hal yang berbeda. Karena kami berpendapat perayaan di Monas lebih pada seremonial. Sedangkan perayaan May Day harus mengusung beberapa isu penting yang belum dijalankan oleh pemerintah dan pernah dijanjikan pada perayaan May Day yang lalu dalam pidato Bapak Presiden Prabowo Subianto," kata Said Iqbal, Presiden Partai Buruh.
Said mengungkapkan adanya tawaran dari pemerintah dan DPR RI agar pihaknya bergabung dalam perayaan di Monas yang rencananya dihadiri Presiden Prabowo Subianto. Namun, Said Iqbal mensyaratkan pertemuan langsung dengan Presiden sebelum tanggal 1 Mei untuk membahas delapan tuntutan buruh secara mendalam.
"Tentu kami mengapresiasi upaya itu sepanjang, sepanjang sekali lagi, kami bisa bertemu dengan Bapak Presiden Prabowo sebelum perayaan May day," paparnya Said Iqbal, Presiden Partai Buruh.
Pihak organisasi buruh mencatat terdapat enam poin persoalan yang sebelumnya telah dijanjikan oleh Presiden pada peringatan May Day 2025 namun hingga kini belum terealisasi. Jika pertemuan dengan kepala negara terjadi sebelum aksi digelar, pihak buruh akan mempertimbangkan untuk ikut serta dalam agenda formal di Monas.
"Bila harapan kami bisa bertemu, kami menyampaikan 6 isu yang sudah dijanjikan tapi belum dijalankan. Itu tentu kami akan mempertimbangkan apresiasi untuk ikut acara di Monas. Tapi dengan sebuah harapan bahwa sebelum 1 Mei kami bisa bertemu langsung dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto," sambung Said Iqbal, Presiden Partai Buruh.
Daftar tuntutan buruh mencakup desakan pengesahan RUU Ketenagakerjaan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi serta penolakan terhadap sistem outsourcing dan upah murah (HOSTUM). Selain itu, massa menuntut reformasi pajak dengan kenaikan PTKP menjadi Rp7,5 juta dan penghapusan pajak pada instrumen kesejahteraan buruh seperti THR dan pesangon.
Sektor perlindungan pekerja juga menjadi sorotan melalui desakan penghentian PHK massal akibat kondisi global dan percepatan pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT). Said Iqbal menyoroti lambatnya proses legislasi RUU PPRT yang sebelumnya dijanjikan tuntas dalam waktu singkat.
"Kelima, yang belum dijalankan dan kembali diangkat isunya adalah sahkan RUU PPRT yang dijanjikan 3 bulan selesai, 1 tahun pun belum selesai-selesai," ucap Said Iqbal, Presiden Partai Buruh.
Tuntutan lain meliputi dukungan terhadap RUU Perampasan Aset, penetapan batas maksimal potongan tarif ojek online sebesar 10 persen, serta ratifikasi Konvensi ILO Nomor 190. Ratifikasi tersebut dinilai mendesak guna menghapus segala bentuk kekerasan dan pelecehan terhadap buruh perempuan di lingkungan kerja.
"Tidak mungkin di pidato Bapak Presiden Prabowo Subianto di Monas tahun ini mengulang kembali janji yang sudah diucapkan di tahun 2025," ujarnya Said Iqbal, Presiden Partai Buruh.
