Raksasa pertambangan PT Adaro Andalan Indonesia Tbk (AADI) memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan nasionalisme sumber daya yang agresif dari pemerintah Jakarta. Dukungan ini menandakan bahwa produsen terbesar di dalam negeri akan mematuhi rencana monopoli ekspor oleh negara, seperti dilansir dari Investortrust.
Dalam rapat umum pemegang saham tahunan, perusahaan murni batu bara yang baru tercatat di bursa tersebut mengonfirmasi keselarasan total dengan pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI). Lembaga bentukan pemerintah ini ditunjuk sebagai eksportir tunggal untuk komoditas alami strategis Indonesia. Komitmen kepatuhan dari pelaku swasta dominan ini dinilai menghilangkan hambatan besar bagi perombakan perdagangan yang diusung Presiden Prabowo Subianto.
Langkah proaktif AADI mengindikasikan bahwa para pelaku besar komoditas di Indonesia memilih jalur kerja sama ketimbang melakukan perlawanan hukum atau operasional. Bagi pasar global, transisi menuju meja perdagangan negara yang terpusat kini menjadi kenyataan dengan probabilitas tinggi, bukan sekadar proposal birokrasi. Para pembeli internasional harus bersiap menyesuaikan logistik pengadaan mereka karena salah satu pasokan batu bara termal terbesar di dunia akan dikelola melalui satu pintu gerbang negara.
Saat berbicara di hadapan para pemegang saham di Cyber 2 Tower Jakarta, manajemen AADI meminimalkan kekhawatiran terkait risiko gangguan komersial. Mereka membingkai ulang kebijakan tersebut sebagai langkah penting bagi kesehatan ekonomi nasional. Meski pemerintah belum menerbitkan regulasi teknis final mengenai agregator negara ini, dewan eksekutif raksasa batu bara tersebut menekankan bahwa pertumbuhan jangka panjang perusahaan tidak mungkin tercapai tanpa stabilitas fiskal negara.
"The principle is that we will always support all government policies. We are confident that this government policy is definitely the best and has been thoroughly thought through by the government," kata Chief Executive Officer AADI Julius Aslan kepada para pemegang saham pada Jumat, 22 Mei 2026.
Julius Aslan menambahkan bahwa perusahaan swasta harus memprioritaskan kepentingan nasional. Menurutnya, ekonomi negara yang kuat secara alami akan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih sehat bagi para pelaku industri pertambangan.
Adaptasi Rantai Pasok Global
Intervensi negara ini menargetkan kebocoran pendapatan tahunan yang masif senilai $150 miliar akibat praktik salah ketik faktur dagang (misinvoicing) dan transfer pricing predator selama beberapa dekade. Pemerintahan Prabowo kini memanfaatkan kecerdasan buatan dan data pengapalan global untuk menghentikan praktik penjualan komoditas murah ke afiliasi luar negeri sebelum dijual kembali ke pembeli internasional akhir dengan harga pasar.
Walaupun AADI menyadari bahwa penerapan awal kebijakan ini akan memerlukan penyesuaian struktural, perusahaan tetap optimis terhadap kelangsungan operasional mereka di bawah rezim baru.
"Of course, good policies will definitely make business better. We are confident that this new policy will not make AADI's business any less favorable," ujar Julius Aslan, menepis kekhawatiran terkait penurunan kinerja dalam waktu dekat.
Proses transisi ini akan dimulai dengan pelacakan perdagangan wajib yang berlangsung dari Juni hingga Agustus 2026. Langkah tersebut kemudian akan mengarah pada pemberlakuan monopoli penuh oleh negara atas komoditas batu bara, minyak kelapa sawit, dan ferroalloys pada 1 September 2026.
