Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melaporkan sebanyak 65,8 persen garis pantai di wilayah Pantai Utara (Pantura) Jawa mengalami abrasi sepanjang periode 2000 hingga 2024. Krisis pesisir ini dipicu oleh kombinasi faktor alamiah dan aktivitas manusia yang memutus suplai sedimen ke wilayah hilir.
Dilansir dari Detik iNET, data ini dipaparkan dalam agenda Focus Group Discussion bertajuk ketahanan pesisir di Jakarta pada Senin (4/5/2026). Analisis citra satelit Sentinel menunjukkan bahwa erosi mendominasi perubahan garis pantai dibandingkan proses akresi yang hanya mencapai 34,2 persen.
Peneliti Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN, Tubagus Solihuddin, menegaskan bahwa fenomena tersebut merupakan krisis sistemik yang bersifat nasional karena mengancam wilayah dataran rendah. Sekitar 83 persen kawasan Pantura merupakan dataran rendah dengan ketinggian di bawah 10 meter dari permukaan laut.
"Pantura Jawa sedang menghadapi krisis nyata. Tantangannya bukan hanya erosi, abrasi, dan banjir, tetapi juga kenaikan muka air laut dan penurunan tanah. Ini bukan isu lokal, melainkan isu nasional," ujar Tubagus.
Dampak nyata abrasi terlihat di Tanjung Pontang, Serang, yang kehilangan daratan seluas 1,72 kilometer persegi. Sementara di Muara Gembong, Bekasi, intrusi air laut dilaporkan telah merendam lebih dari 1.000 hektare tambak hingga sejauh 4 kilometer ke daratan.
Kondisi geologis Pantura yang tersusun dari endapan belum terkonsolidasi sebesar 84 persen membuatnya sangat rapuh terhadap erosi. BRIN mencatat kenaikan muka air laut rata-rata 0,42 sentimeter per tahun, sedangkan penurunan tanah mencapai titik tertinggi di Demak dengan angka 16 sentimeter setiap tahunnya.
| Wilayah | Penurunan Tanah (cm/tahun) |
|---|---|
| Demak | 16 |
| Jakarta | 15 |
| Sidoarjo | 14 |
| Pekalongan | 11 |
| Surabaya | 8 |
| Brebes | 7 |
| Serang | 6 |
| Cirebon | 6 |
| Indramayu | 6 |
Tubagus menyoroti perlunya kebijakan lintas sektor yang berbasis pada riset mendalam karena setiap wilayah memiliki karakteristik geospasial yang berbeda. Pembangunan infrastruktur dinilai bukan satu-satunya solusi permanen dalam menjaga keseimbangan ekosistem pesisir.
"Tidak ada solusi tunggal untuk seluruh Pantura. Penanganan harus disesuaikan dengan karakter masing-masing wilayah," pungkas Tubagus.
