Produsen otomotif Wuling Motors menyambut positif instruksi Kementerian Dalam Negeri mengenai pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) khusus kendaraan listrik pada Sabtu (25/4/2026). Kebijakan tersebut dinilai sebagai langkah strategis untuk mempercepat transisi energi di sektor transportasi Indonesia.
Pemberian insentif fiskal ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 900.1.13.1/3764/SJ yang mewajibkan para gubernur segera mengimplementasikan aturan tersebut. Dilansir dari Otomotif, instruksi pusat ini diharapkan mampu menstimulus minat masyarakat terhadap kendaraan ramah lingkungan di tengah fluktuasi harga energi global.
Marketing Director Wuling Motors, Ricky Christian, menyatakan bahwa kebijakan baru tersebut sangat selaras dengan visi pemerintah. Hal ini dianggap sebagai solusi tepat menghadapi ketidakstabilan harga energi dunia yang terjadi saat ini.
"Kami menyambut positif surat edaran tersebut karena selaras dengan Program Percepatan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai dan keadaan ekonomi global yang menyebabkan ketidakstabilan harga energi," ujar Ricky Christian, Marketing Director Wuling Motors.
Perusahaan otomotif asal Tiongkok ini sekarang sedang memantau tindak lanjut dari setiap pemerintah daerah terkait penurunan aturan tersebut. Adaptasi langkah perusahaan akan dilakukan secara bertahap mengikuti regulasi teknis yang dikeluarkan oleh masing-masing provinsi.
"Kami juga akan menunggu perkembangan dari masing-masing daerah untuk dapat menyesuaikan langkah secara bertahap," kata Ricky Christian, Marketing Director Wuling Motors.
Berdasarkan data operasional, Wuling mencatat antusiasme tinggi terhadap lini kendaraan listrik mereka selama ajang GIIAS 2025. Model BinguoEV mendominasi minat pengunjung dengan angka uji coba yang signifikan dibandingkan model lainnya.
| Model Kendaraan | Persentase Uji Coba |
|---|---|
| BinguoEV | 63 persen |
| Cloud EV | 17 persen |
| Air ev | 15 persen |
| Alvez | 3 persen |
| Almaz | 2 persen |
Wuling saat ini telah memasarkan beragam pilihan kendaraan listrik di pasar domestik, mulai dari Air ev hingga model terbaru Eksion EV. Para Gubernur memiliki tenggat waktu hingga 31 Mei 2026 untuk melaporkan pelaksanaan insentif fiskal ini kepada Kementerian Dalam Negeri.
