Kementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah Indonesia menyentuh angka Rp 9.920,42 triliun hingga akhir Maret 2026, yang setara dengan 40,75 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Akumulasi utang ini dikelola untuk mengoptimalkan portofolio keuangan negara serta memperkuat pasar domestik.
Data yang dilansir dari Money menunjukkan bahwa mayoritas pembiayaan tersebut berasal dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 8.652,89 triliun atau 87,22 persen. Sisanya merupakan pinjaman yang nilainya mencapai Rp 1.267,52 triliun atau sekitar 12,98 persen dari total kewajiban pemerintah.
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu memberikan penjelasan mengenai prinsip kehati-hatian dalam penarikan utang tersebut melalui laman resminya.
ÔÇ£Pemerintah mengelola utang secara cermat dan terukur untuk mencapai portofolio utang yang optimal dan mendukung pengembangan pasar keuangan domestik,ÔÇØ tulis DJPPR Kemenkeu.
Pihak otoritas fiskal juga mengonfirmasi bahwa instrumen surat berharga masih menjadi tulang punggung utama dalam struktur pembiayaan negara saat ini.
ÔÇ£Komposisi utang Pemerintah mayoritas berupa instrumen SBN,ÔÇØ tulis DJPPR Kemenkeu.
Meskipun rasio terhadap PDB telah melewati angka 40 persen, posisi tersebut masih berada di bawah ambang batas legal 60 persen yang ditetapkan dalam Undang-Undang Keuangan Negara. Kemenkeu mengeklaim pengelolaan tetap dilakukan secara terukur demi menjaga keseimbangan fiskal nasional.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada Rabu (18/2/2026) menyatakan bahwa kondisi rasio utang Indonesia masih dalam taraf aman dibandingkan dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara.
ÔÇ£Dengan standar itu, kita (RI) masih aman. Enggak apa-apa, memang kenapa? Singapura berapa? 100 persen, Malaysia berapa? Lebih dari 60 persen. Thailand berapa? Kalau dengan standar itu kita masih aman,ÔÇØ ujar Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
Purbaya menekankan bahwa fokus strategi pemerintah saat ini adalah memacu pertumbuhan ekonomi nasional melalui belanja negara yang efektif. Penggunaan ruang defisit fiskal diarahkan sepenuhnya untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah dinamika pasar global.
