Pemerintah tengah menyiapkan langkah strategis untuk menata kembali distribusi bantuan iuran dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan. Fokus utama kebijakan ini adalah memastikan subsidi negara benar-benar diterima oleh masyarakat yang berada di kelompok ekonomi paling bawah.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan bahwa hasil sinkronisasi data bersama Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan adanya ketimpangan dalam penyaluran subsidi. Distribusi bantuan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) saat ini dinilai belum sepenuhnya akurat sesuai kondisi ekonomi masyarakat.
Dikutip dari Bansos, data menunjukkan total populasi Indonesia mencapai sekitar 289 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, sekitar 140 juta orang berada pada kelompok 50 persen ekonomi terendah atau desil 1 hingga 5, yang seharusnya menjadi prioritas utama bantuan pemerintah.
Kenyataannya, jumlah penerima subsidi iuran yang tercatat saat ini menyentuh angka 159 juta jiwa. Hal ini mengindikasikan adanya kelompok masyarakat dari golongan ekonomi lebih mampu yang masih menikmati subsidi tersebut.
Sebagai solusi, pemerintah berencana melakukan realokasi dengan memindahkan subsidi dari kelompok desil 6 hingga 10 ke kelompok desil 1 hingga 5. Penyesuaian data ini diperkirakan akan berdampak pada sekitar 11 juta peserta BPJS Kesehatan kategori PBI.
Meskipun terdapat evaluasi pada kepesertaan PBI, besaran iuran untuk peserta mandiri hingga April 2026 terpantau belum mengalami perubahan. Tarif yang berlaku masih merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 yang telah bertahan selama enam tahun terakhir.
Berikut adalah detail besaran iuran yang dibebankan kepada Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) serta Bukan Pekerja (BP):
- Kelas I: Rp150.000 per orang setiap bulan.
- Kelas II: Rp100.000 per orang setiap bulan.
- Kelas III: Rp35.000 per orang setiap bulan (dari total nilai Rp42.000 setelah subsidi pemerintah sebesar Rp7.000).
Bagi kelompok Pekerja Penerima Upah (PPU) seperti PNS, TNI, Polri, serta pegawai swasta, iuran ditetapkan sebesar 5 persen dari gaji bulanan. Komposisinya terdiri dari 4 persen yang ditanggung oleh pemberi kerja dan 1 persen yang dibayar oleh pekerja.
Khusus untuk keluarga tambahan dari PPU, iuran dikenakan sebesar 1 persen dari gaji per orang per bulan. Aturan ini menyasar anak keempat dan seterusnya serta anggota keluarga tambahan lainnya yang ditanggung oleh pekerja.
Ketentuan Pembayaran dan Penghapusan Denda
Pemerintah juga menetapkan aturan bagi kategori Veteran dan Perintis Kemerdekaan. Iuran mereka dipatok sebesar 5 persen dari 45 persen gaji pokok PNS golongan III/a dengan masa kerja 14 tahun, yang seluruhnya dibayarkan oleh negara.
Seluruh peserta diwajibkan melakukan pembayaran iuran paling lambat tanggal 10 pada setiap bulannya. Namun, terdapat kebijakan baru yang menyebutkan bahwa mulai 1 Juli 2026, peserta tidak akan dikenakan denda keterlambatan pembayaran iuran.
Langkah pembaruan data kepesertaan PBI ini akan terus dimatangkan melalui kolaborasi antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan BPJS Kesehatan. Fokusnya tetap pada validasi agar subsidi iuran hanya mengalir kepada warga yang benar-benar membutuhkan dukungan finansial untuk jaminan kesehatan.
