Sejumlah akademisi Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB University merekomendasikan penguatan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada diskusi strategis di Bogor, Selasa (28/4/2026). Evaluasi ini bertujuan agar pelaksanaan program lebih efisien dan berdampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal.
Dilansir dari Lestari, program tersebut dinilai perlu mengombinasikan standar nasional yang terpusat dengan operasional yang didesentralisasi ke tingkat sekolah dan komunitas. Melalui skema ini, pemerintah pusat fokus pada regulasi gizi dan audit, sementara pemerintah daerah mengelola pengadaan bahan pangan lokal.
Guru Besar Departemen Ilmu Ekonomi FEM IPB, Prof Bambang Juanda, menekankan bahwa tolok ukur kesuksesan tidak hanya berdasar pada besaran anggaran. Fokus utama harus tetap pada kualitas nutrisi dan akuntabilitas distribusi bantuan kepada kelompok sasaran.
"Keberhasilan MBG tidak cukup diukur dari kecepatan perluasan program atau besarnya anggaran, tetapi harus dipastikan mampu menyediakan makanan bergizi, aman, akuntabel, dan benar-benar diterima kelompok yang membutuhkan," jelas Bambang Juanda, Guru Besar Departemen Ilmu Ekonomi FEM IPB.
Bambang juga menyarankan penggunaan indikator baru dalam sistem evaluasi, seperti biaya per porsi yang benar-benar dikonsumsi dan tingkat sisa makanan (food waste). Hal ini dilakukan untuk melihat efektivitas belanja negara dalam menggerakkan sektor pertanian dan UMKM di perdesaan.
Data dalam forum menunjukkan adanya ketimpangan distribusi manfaat program yang saat ini masih terpusat di wilayah perkotaan dan Pulau Jawa. Berikut adalah rincian sebaran manfaat Program MBG berdasarkan wilayah dan kelompok ekonomi:
| Kategori Distribusi | Persentase Manfaat |
|---|---|
| Pulau Jawa | 58,9% |
| Wilayah Perkotaan | 80,4% |
| Wilayah Perdesaan | 19,6% |
| Kelompok Desil 1-4 (Bawah) | 10,2% |
| Kelompok Desil 9-10 (Atas) | 62,9% |
| Kelompok Termiskin | 1,1% |
| Kelompok Terkaya | 46,5% |
Kesenjangan ini berbanding terbalik dengan kebutuhan nutrisi di lapangan, mengingat kelompok empat desil terbawah tercatat memiliki konsumsi protein terendah sebesar 51,4 gram per kapita setiap hari. Kondisi ini menuntut adanya afirmasi wilayah berdasarkan kerentanan gizi masyarakat.
Dosen Departemen Agribisnis FEM IPB, Prof Harianto, menambahkan bahwa MBG harus terintegrasi dengan ekosistem kebijakan lain seperti perlindungan sosial dan pendidikan ibu. Sementara itu, Dr Deni Lubis dari perspektif ekonomi syariah mengingatkan risiko pemborosan jika sasaran penerima tidak akurat.
Aspek manajemen risiko dan digitalisasi juga menjadi sorotan penting dalam pengelolaan layanan publik berskala besar ini. Prof Jono Mintarto Munandar dari Departemen Manajemen FEM IPB menilai integrasi UMKM dan sistem pelaporan cepat adalah kunci operasional program.
Dekan FEM IPB, Prof Irfan Syauqi Beik, menutup dengan penegasan bahwa setiap alokasi fiskal harus memberikan manfaat timbal balik bagi kualitas belajar dan ekonomi luas. Pihak kampus berkomitmen mengawal implementasi program agar mengutamakan kualitas layanan di atas sekadar perluasan cakupan.
"Setiap rupiah anggaran perlu dipastikan benar-benar berubah menjadi makanan yang dikonsumsi, perbaikan gizi, peningkatan kualitas belajar, pengurangan beban keluarga, dan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat," ujar Irfan Syauqi Beik, Dekan FEM IPB.
