Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menetapkan target besar untuk memperbaiki kualitas hunian di Indonesia. Sebanyak 400.000 rumah warga direncanakan bakal menjalani renovasi sepanjang tahun 2026 mendatang.
Menteri PKP, Maruarar Sirait, menyatakan bahwa otoritas terkait telah mengalokasikan dana fantastis mencapai Rp10 triliun lebih. Anggaran ini disiapkan khusus untuk merealisasikan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau yang lazim dikenal sebagai bedah rumah nasional.
"Anggaran kami itu sekitar Rp10 triliun lebih, 80 persen kami dedikasikan untuk bedah rumah," ujar Maruarar dikutip dari Money pada Kamis (23/4/2026).
Inisiatif BSPS ini memiliki misi yang lebih luas daripada sekadar perbaikan fisik bangunan. Pemerintah memproyeksikan program ini sebagai motor penggerak roda perekonomian, terutama di wilayah perbatasan yang memiliki akses geografis menantang.
Pelaksanaan program dijalankan melalui kolaborasi antara Badan Nasional Pengelola Perbatasan dengan Kementerian PKP. Fokus utama penyusunan program ini adalah menjawab kebutuhan nyata penduduk perbatasan agar mereka bisa menikmati standar hidup yang lebih layak.
Perputaran ekonomi di daerah pinggiran diharapkan meningkat seiring dimulainya proyek renovasi ini. Maruarar menjelaskan bahwa permintaan material bangunan akan menghidupkan toko-toko lokal serta menciptakan lapangan kerja baru bagi warga sekitar.
"Ada kegiatan ekonomi karena misalnya mereka akan pesan barang dari toko material, toko material akan hidup, semennya, pasirnya, truk-truk yang mengangkut ke tempat proyek juga akan hidup sopirnya, ibu-ibu yang jualan, warung juga akan jalan. Ekonomi itu kan bergerak secara utuh, tambah lapangan kerja," kata Maruarar.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian turut memberikan pandangan serupa mengenai signifikansi bedah rumah di wilayah terluar Indonesia. Menurutnya, program ini dapat menjadi pemicu bagi kementerian lain untuk ikut memperkuat infrastruktur di perbatasan.
"Bedah rumah di perbatasan ini bisa juga men-trigger, men-encourage mendorong teman-teman dari kementerian lain juga untuk buat program di perbatasan. Entah di bidang pasar mungkin, atau bangun dermaga, kemudian sekolah, spesifik yang untuk di daerah perbatasan," jelas Tito.
Alokasi Khusus untuk Nusa Tenggara Timur
Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi salah satu wilayah yang mendapatkan perhatian signifikan dalam skema ini. Dilansir dari Money, NTT mendapatkan jatah alokasi sebanyak 11.000 unit bedah rumah yang ditargetkan bagi masyarakat dan ASN berpenghasilan rendah.
Distribusi bantuan akan dilakukan secara merata ke seluruh penjuru provinsi. Setiap kabupaten atau kota di wilayah NTT dijadwalkan menerima minimal 500 unit BSPS untuk mempercepat penghapusan rumah tidak layak huni.
"Ini bentuk keberpihakan pemerintah untuk mempercepat penanganan rumah tidak layak huni di daerah," kata Maruarar.
Langkah pusat ini mendapat sambutan baik dari pihak daerah. Wakil Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk mengawal jalannya program agar tepat sasaran.
"Pemerintah Provinsi NTT siap bersinergi dengan pemerintah pusat dan Taspen untuk memastikan program perumahan dapat berjalan optimal dan tepat sasaran di daerah," tutur Emanuel.
