Pemerintah Delhi di India secara resmi menerbitkan naskah awal Kebijakan Kendaraan Listrik (EV) 2026-2030 yang mengatur pengadaan subsidi jangka panjang guna mendorong adopsi transportasi ramah lingkungan selama lima tahun ke depan. Kebijakan ini mencakup berbagai insentif finansial dan pembebasan pajak untuk berbagai jenis kendaraan.
Dilansir dari Detik Oto, draf kebijakan tersebut menempatkan motor listrik sebagai prioritas utama penerima bantuan. Pada tahun pertama, konsumen berhak mendapatkan subsidi hingga 30 ribu rupee atau setara Rp 6 juta, meskipun nilai tersebut direncanakan akan menurun pada tahun-tahun berikutnya.
Pemerintah setempat juga menyediakan bonus tambahan sebesar 10 ribu rupee bagi pengguna yang menukar motor berbahan bakar bensin lama dengan model listrik. Langkah ini dibarengi dengan rencana penghentian registrasi motor bensin secara bertahap untuk mempercepat transisi energi.
Berbeda dengan motor, mobil listrik tidak mendapatkan subsidi tunai langsung, melainkan keuntungan berupa pembebasan pajak jalan dan biaya registrasi untuk unit dengan harga di bawah Rp 550 juta. Kendaraan hybrid seperti Toyota Innova HyCross juga mendapat potongan pajak jalan sebesar 50 persen.
Menanggapi regulasi tersebut, pengamat otomotif senior dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Agus Purwadi memberikan pandangannya terkait urgensi konsistensi kebijakan. Menurutnya, skema jangka panjang sangat krusial untuk memberikan kepastian bagi para pemangku kepentingan di sektor industri.
"Investasi tidak pernah bicara soal short term. Jadi kalau untuk meyakinkan investor, policy itu harus dibaca secara clear. Jangan setiap tahun berubah, setiap tahun berubah," ujar Agus Purwadi, Pengamat otomotif senior dari Institut Teknologi Bandung (ITB).
Agus menekankan bahwa durasi minimal lima tahun diperlukan agar ekosistem industri dapat tumbuh secara menyeluruh. Ia menilai bahwa fokus pemberian insentif seharusnya diarahkan langsung kepada sektor manufaktur dan penguatan infrastruktur pendukung.
"Kalau untuk investasi memang kebijakannya harus (berjangka) lima tahun, itu pun minimal. Tapi insentifnya (diberikan) ke industri, harus ekosistemnya. Semua, biar tumbuh. Jadi yang belum tumbuh, ditumbuhin," kata Agus Purwadi, Pengamat otomotif senior dari Institut Teknologi Bandung (ITB).
