Pemerintah Matangkan Skema Gaji Manajer Koperasi Desa Merah Putih

Pemerintah melalui Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) tengah menyusun besaran gaji bagi manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang pendaftarannya telah dibuka sejak 15 April 2026. Skema pengupahan tersebut nantinya akan merujuk pada ketentuan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) bagi tenaga pengelola di tingkat desa dan kampung nelayan.

Dilansir dari Money, penetapan angka penghasilan tersebut dilakukan secara hati-hati agar sesuai dengan regulasi ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia. Wakil Kepala BP BUMN Tedi Bharata memberikan penegasan mengenai kepastian regulasi yang menjadi landasan pemberian upah bagi para calon manajer tersebut.

"PKWT kan ada aturannya. Kita tidak asal memberikan gaji. Jadi don't worry," jelas Tedi.

Pemerintah saat ini masih melakukan kajian mendalam untuk mematangkan sistem pembayaran gaji sebelum hasil seleksi diumumkan. Tedi menambahkan bahwa proses pematangan skema ini didukung oleh ketersediaan waktu selama tahap rekrutmen berlangsung hingga pertengahan tahun ini.

"Nanti Juni baru sudah pengumuman yang diterima rencananya begitu," ungkap Tedi.

Total kebutuhan tenaga kerja dalam program ini mencapai 35.476 orang yang akan ditempatkan pada unit Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Seluruh peserta yang dinyatakan lolos seleksi akan berstatus sebagai pegawai BUMN dengan masa kontrak kerja selama dua tahun.

Proses pendaftaran yang dimulai pertengahan April ini mensyaratkan kualifikasi pendidikan minimal Diploma 3 (D3) dari seluruh disiplin ilmu. Selain batas usia maksimal 35 tahun, pelamar wajib menyertakan dokumen administrasi seperti ijazah, transkrip nilai dengan IPK minimal 2,75, serta surat keterangan sehat dan pernyataan bermeterai.

Setelah melewati rangkaian tes kompetensi dan seleksi tambahan, para manajer terpilih dijadwalkan akan menandatangani kontrak kerja pada bulan Juni mendatang. Program ini merupakan inisiasi di bawah koordinasi Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan untuk memperkuat tata kelola ekonomi di tingkat perdesaan.