Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor pertanian telah mencapai Rp84,8 triliun per 21 April 2026. Angka tersebut setara dengan 38,6 persen dari total alokasi anggaran tahun ini yang dipatok sebesar Rp296 triliun.
Data realisasi pembiayaan tersebut dilansir dari Finansial yang merujuk pada laporan otoritas terkait. Pemerintah terus berupaya memperluas akses permodalan bagi UMKM agar porsi sektor produktif dalam ekosistem ekonomi nasional semakin menguat.
Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM Riza Damanik memberikan penegasan mengenai arah kebijakan pembiayaan ini. Fokus pemerintah saat ini tertuju pada penguatan sektor produksi untuk menjaga stabilitas ekonomi jangka panjang.
"Kami ingin memastikan bahwa pembiayaan benar-benar mendorong sektor produktif, khususnya pertanian. Harapannya, dalam beberapa tahun ke depan, porsi pembiayaan untuk sektor produksi akan terus meningkat," ujar Riza Damanik, Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM.
Riza menyebut sektor pertanian merupakan tulang punggung ekonomi rakyat yang menjadi prioritas strategis. Menurutnya, keterlibatan sektor ini sangat dominan sehingga penguatan kebijakan harus berpihak pada para petani.
"Ketika kita berbicara tentang UMKM, maka kita juga berbicara tentang sektor pertanian. Ini menjadi prioritas bersama karena kontribusinya yang sangat besar terhadap perekonomian nasional," jelas Riza Damanik, Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM.
Berdasarkan data kementerian, dari populasi UMKM di Indonesia yang berkisar antara 56 hingga 60 juta unit, hampir separuhnya terafiliasi dengan sektor pangan dan pertanian. Oleh karena itu, peningkatan produktivitas petani menjadi kunci utama keberhasilan UMKM nasional.
Meski memiliki potensi besar, terdapat hambatan struktural yang masih menghantui pelaku usaha tani. Riza menyoroti masalah skala usaha yang masih kecil serta kendala dalam mengintegrasikan produk petani ke pasar yang lebih luas.
"Sering kali petani sudah menghasilkan produk, tetapi belum memiliki kepastian pasar maupun harga yang menguntungkan. Ini menjadi perhatian serius yang harus kita selesaikan bersama," kata Riza Damanik, Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM.
Guna mengatasi hambatan tersebut, Kementerian UMKM merancang ekosistem terintegrasi yang mencakup inovasi produk dan konektivitas pasar. Sinergi ini ditujukan untuk mendongkrak rasio kewirausahaan sekaligus memperkuat daya saing pangan di tingkat nasional.
Riza menyampaikan bahwa tantangan besar dalam membangun ekosistem yang inklusif ini memerlukan kerja sama dari berbagai pemangku kepentingan secara berkesinambungan.
"Agenda besar ini tidak dapat kita jalankan sendiri. Kolaborasi menjadi kunci dalam membangun ekosistem UMKM yang kuat, inklusif, dan berdaya saing," pungkas Riza Damanik, Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM.
