Selat Malaka kini menjadi pusat perhatian dunia seiring meningkatnya ketegangan geopolitik global dan gangguan pada jalur energi di Selat Hormuz. Perairan sepanjang 900 kilometer ini mengukuhkan posisinya sebagai koridor perdagangan paling krusial bagi distribusi logistik dan energi internasional.
Data yang dikutip dari Money menunjukkan bahwa pada paruh pertama 2025, sekitar 23,2 juta barrel minyak per hari melintasi Selat Malaka. Angka ini mencakup sekitar 22 persen permintaan minyak global serta 29 persen dari total perdagangan minyak melalui jalur laut di seluruh dunia.
Volume tersebut menjadikan Selat Malaka sebagai titik sempit transit minyak terbesar di dunia atau worldÔÇÖs largest oil transit chokepoint. Lonjakan lalu lintas kapal juga terlihat signifikan sepanjang tahun 2025 dengan total lebih dari 102.500 kapal melintas, naik dari 94.300 kapal pada tahun sebelumnya.
Pentingnya jalur ini tak lepas dari perannya sebagai infrastruktur strategis bagi ekonomi terbesar di Asia. Dilansir dari Reuters, sekitar 22 persen perdagangan global bergantung pada kelancaran arus di perairan yang diapit Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand tersebut.
Ketergantungan besar terlihat pada impor energi negara-negara Asia Timur seperti China, Jepang, dan Korea Selatan. Khusus bagi China, situasi ini menciptakan fenomena yang dikenal sebagai Malacca Dilemma, di mana sekitar 75 hingga 80 persen impor minyak mentah mereka wajib melewati jalur ini.
"(Selat) Malaka bukan lagi jalur transit pasif, ia menjadi perpanjangan strategis dari (Selat) Hormuz," ujar Phar Kim Beng, Direktur Institute of International and Asean Studies di International Islamic University of Malaysia.
Wacana Tarif Transit dan Tantangan Tata Kelola
Nilai ekonomi yang luar biasa besar memicu diskusi mengenai potensi pemungutan tarif bagi kapal yang melintas. Menteri Keuangan Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa, sempat membuka kemungkinan pemungutan biaya tersebut dengan merujuk pada posisi strategis Indonesia di jalur perdagangan dunia.
"Dan seperti arahan presiden, Indonesia ini bukan negara pinggiran, kita ada di jalur strategis perdagangan dan energi dunia, tapi kapal lewat Selat Malaka enggak kita charge, enggak tahu betul apa salah?" ujar Purbaya dalam Simposium PT SMI 2026 di Jakarta, Senin (21/4/2026).
Menurut Purbaya, potensi penerimaan negara bisa sangat besar jika dilakukan kerja sama antarnegara pesisir. Namun, ia mengakui bahwa realisasi kebijakan tersebut sangat kompleks karena melibatkan banyak kepentingan geopolitik dan harus dilakukan secara terukur.
"Kalau kita bagi tiga, Indonesia, Malaysia, Singapura, lumayan kan? Punya kita jalurnya paling besar, paling panjang," tuturnya.
Penolakan dari Malaysia dan Singapura
Gagasan pengenaan tarif tersebut mendapatkan respons tegas dari negara tetangga. Menteri Luar Negeri Malaysia, Mohamad Hasan, menekankan bahwa kebijakan terkait Selat Malaka tidak dapat diputuskan secara sepihak dan harus melibatkan empat negara pantai.
"Apa pun yang akan dilakukan di Selat Malaka harus melibatkan kerja sama keempat negara. Itu adalah pemahaman kami, tidak bisa dilakukan secara sepihak," kata Hasan.
Senada dengan Malaysia, Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan, menegaskan pentingnya menjaga kebebasan navigasi sesuai hukum internasional. Singapura berkomitmen untuk tidak berpartisipasi dalam upaya yang menghambat atau mengenakan tarif di kawasan tersebut.
"Hak lintas transit bukanlah hak istimewa yang diberikan oleh negara pesisir. Ini bukan lisensi untuk ditundukkan. Ini bukan tarif yang harus dibayar. Ini adalah hak semua kapal dari semua negara untuk melintas," tegas Vivian.
Risiko Geopolitik pada Titik Sempit Dunia
Sebagai chokepoint, Selat Malaka hanya memiliki lebar sekitar 1,7 mil laut pada titik tersempitnya. Dengan kepadatan lebih dari 200 kapal per hari, gangguan sekecil apa pun di jalur ini dapat memicu efek berantai yang mengganggu stabilitas rantai pasok global.
Sekjen Perikatan Nasional, Takiyuddin Hassan, memperingatkan bahwa rivalitas kekuatan besar di kawasan berisiko mengganggu stabilitas. Kehadiran pengaruh eksternal yang berlebihan di jalur vital ini dikhawatirkan dapat memicu persaingan geopolitik yang merugikan.
"Sebagai salah satu jalur perdagangan maritim paling vital di dunia, setiap upaya untuk meningkatkan kehadiran strategis eksternal atau memaksakan pengaruh di Selat Malaka berisiko meningkatkan persaingan geopolitik dan mengganggu stabilitas kawasan," tutur Takiyuddin.
