Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) merilis hasil riset pada Selasa (28/4/2026) yang mengungkap perilaku pengguna pinjaman online di Indonesia. Meskipun tingkat literasi keuangan tercatat tinggi, banyak pengguna masih menunjukkan sikap terlalu percaya diri atau overconfidence dalam mengelola pinjaman.
Studi kasus terhadap pengguna AdaKami dalam riset tersebut menunjukkan bahwa 89,2 persen responden memahami perhitungan bunga pinjaman. Selain itu, lebih dari 95 persen responden memiliki pengetahuan yang memadai mengenai biaya serta tenor pinjaman yang mereka ambil, sebagaimana dilansir dari Money.
Akademisi LPEM FEB UI, Prani Sastiono, menjelaskan bahwa capaian literasi kelompok ini melampaui kelompok pengguna pinjaman informal maupun pinjol ilegal yang turut disurvei. Namun, pemahaman konsep tersebut belum sepenuhnya menjamin perilaku keuangan yang bijak di lapangan.
"Kalau kita lihat di sini memang yang sudah memiliki literasi keuangan ini lebih dari 80% di semua kelompok. Untuk kelompok AdaKami ini sedikit lebih tinggi dibandingkan kelompok lainnya, terutama dalam penghitungan bunga," ujar Prani Sastiono, Akademisi LPEM FEB UI.
Prani menyoroti ketimpangan antara pengetahuan dan praktik, di mana 16 persen responden merasa yakin mampu melunasi utang tepat waktu tanpa menghitung kemampuan bayar terlebih dahulu. Selain itu, 73 persen responden mengklaim paham syarat dan ketentuan meski tidak membacanya secara mendalam.
"Ini tentu saja punya risiko terhadap kemampuan membayar dan juga kesejahteraan dan keberlanjutan dari keuangan rumah tangga," kata Prani Sastiono, Akademisi LPEM FEB UI.
Data riset juga menunjukkan perilaku jangka pendek, dengan 14 persen responden tergiur belanja saat diskon menggunakan pinjaman. Temuan lainnya mencakup 7 persen responden yang bersedia membayar biaya tambahan demi pencairan cepat atau tertarik pada investasi berisiko tinggi.
Merespons temuan ini, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menyatakan telah melakukan upaya preventif melalui ratusan kegiatan edukasi sepanjang tahun sebelumnya. Fokus utama program tersebut adalah menjaga kesehatan keuangan pengguna dan mencegah gagal bayar.
Direktur Eksekutif AFPI, Yasmine Sembirin, menegaskan bahwa data pengguna saat ini sudah terintegrasi dengan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Hal ini memungkinkan rekam jejak kredit setiap pengguna terpantau secara transparan oleh lembaga keuangan.
"Gerakan galbay itu juga terus kami edukasikan kepada para pengguna agar tidak sekali-kali menggunakannya," tukas Yasmine Sembirin, Direktur Eksekutif AFPI.
