Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa Indonesia menolak tawaran pinjaman dari Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia dalam pertemuan di Washington DC, Amerika Serikat, pada 13-17 April 2026. Penolakan tersebut didasari oleh kondisi fiskal nasional yang masih memiliki bantalan kuat.
Sebagaimana dilansir dari Detik Finance, perwakilan lembaga keuangan internasional tersebut sempat mempertanyakan strategi pemerintah Indonesia dalam menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar tidak melampaui angka 3 persen di tengah fluktuasi harga minyak mentah dunia.
Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa pemerintah menerapkan kebijakan penghematan belanja serta mengandalkan tambahan pendapatan dari sektor sumber daya mineral untuk menutup celah subsidi. Penjelasan tersebut disampaikan dalam konferensi pers di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (21/4/2026).
"Itu debat seru, mempertanyakan apa policy kita dan kita jelaskan seperti apa. Salah satu yang ditanya adalah defisitnya di 3%, subsidinya naik, gimana cara nutupnya? Ya kita jelaskan," ujar Purbaya, Menteri Keuangan.
Dalam sesi perdebatan mengenai kebijakan fiskal tersebut, pihak Bank Dunia dan IMF merespons dengan menawarkan bantuan finansial dalam bentuk utang. Nominal yang disodorkan kepada pemerintah Indonesia berkisar antara US$ 20 miliar hingga US$ 30 miliar.
"Kita jelasin ada penghematan sana-sini, terus ada pendapatan tambahan dari sumber daya mineral. Terus kita juga bilang nggak usah takut, kalau ada apa-apa kita masih aman," terang Purbaya, Menteri Keuangan.
Menanggapi tawaran dari Bank Dunia, Purbaya memilih untuk tidak memberikan respons langsung saat pertemuan berlangsung. Namun, ia secara tegas memberikan jawaban ketika tawaran serupa datang dari pihak IMF dengan alasan kedaulanan fiskal yang masih terjaga.
"Di tengah-tengahnya nawarin bahwa mereka sudah menyediakan uang, ada yang bilang US$ 20-30 miliar untuk memberikan bantuan ke negara yang membutuhkan. Kalau di World Bank saya diam saja, tetapi yang terakhir nawarin lagi 'kalau mau itu dipakai boleh', suruh utang ke dia," ungkap Purbaya, Menteri Keuangan.
Pemerintah menilai posisi keuangan negara saat ini belum membutuhkan suntikan dana segar dari lembaga donor internasional. Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tersebut menyatakan apresiasinya, namun tetap memprioritaskan penggunaan instrumen domestik.
"IMF juga sama. Saya bilang ya itu terima kasih atas tawarannya, tetapi sekarang kondisi APBN kita masih bagus dan saya belum butuh itu," sambung Purbaya, Menteri Keuangan.
Ketahanan ekonomi Indonesia saat ini didukung oleh kepemilikan Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang mencapai Rp 420 triliun. Jumlah tersebut dianggap memadai sebagai cadangan dana untuk menghadapi potensi guncangan ekonomi global di masa mendatang.
"Jadi kondisi keuangan kita masih aman," tambah Purbaya, Menteri Keuangan.
