Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan penjelasan mendalam mengenai istilah kondisi Indonesia yang sedang berada dalam mode survival pada Jumat (24/4/2026) di Jakarta. Langkah ini diambil guna memastikan disiplin ketat dalam tata kelola kebijakan nasional di tengah ketidakpastian situasi global saat ini.
Istilah tersebut bukan merupakan indikator bahwa ekonomi nasional sedang dilanda krisis hebat, melainkan sebuah bentuk penegasan terhadap efisiensi. Sebagaimana dilansir dari Kompas, pemerintah berupaya memastikan seluruh program kerja berjalan optimal tanpa adanya ruang untuk kesalahan sekecil apa pun.
"Survival mode artinya kita enggak boleh main-main lagi. Tidak ada ruang untuk kesalahan," kata Purbaya kepada media di Jakarta, Jumat (24/4/2026).
Purbaya menekankan bahwa setiap sektor kebijakan, terutama perpajakan dan program kerja pemerintah, harus dijalankan dengan tingkat kehati-hatian yang sangat tinggi. Hal ini bertujuan agar instrumen keuangan negara tetap terjaga dari potensi kegagalan sistemik.
"Kalau pajaknya main-main, hancur kita. Kalau programnya main-main, kita akan digiling," ujarnya dikutip dari Breaking News Kompas TV.
Melalui pendekatan tersebut, pemerintah memperketat pengawasan untuk mengantisipasi adanya kebocoran anggaran yang dapat merugikan negara. Penegakan hukum dan tindakan tegas akan segera dilakukan apabila ditemukan praktik inefisiensi atau penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran di lapangan.
"Kalau ada penyimpangan, akan langsung kita tindak," tegasnya.
Pernyataan mengenai kondisi bertahan hidup ini sebelumnya sempat diutarakan Purbaya dalam sebuah simposium yang diselenggarakan oleh PT Sarana Mukti Infrastruktur pada Rabu (22/4/2026). Ia memaparkan bahwa saat ini pemerintah tidak lagi menggunakan pola manajemen biasa dalam menghadapi tantangan ekonomi.
"Di kepala Presiden, kita sekarang sedang dalam kondisi survival. Jadi bukan business as usual," kata Purbaya pada Rabu (22/4/2026), dikutip dari Breaking News Kompas TV.
Menteri Keuangan menekankan pentingnya presisi dalam setiap dampak nyata yang dihasilkan oleh program pemerintah. Seluruh kebijakan yang dinilai tidak efektif atau gagal memberikan nilai tambah bagi ekonomi nasional dipastikan tidak akan dilanjutkan kembali.
"Kalau ada sumber daya kita dimanfaatkan tapi return-nya tidak maksimal, itu akan dibereskan," ucapnya.
Transformasi pola kerja ini menjadi respons strategis agar posisi ekonomi Indonesia tetap kompetitif dan unggul meskipun pertumbuhan global mengalami perlambatan. Pihak kementerian menggarisbawahi bahwa pengerahan seluruh sumber daya negara saat ini dilakukan demi menjaga stabilitas jangka panjang.
