Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak memberikan arahan untuk menyediakan anggaran iuran bagi institusi Board of Peace (BoP) bentukan Donald Trump pada Selasa (21/4/2026).
Ketiadaan instruksi tersebut disampaikan Purbaya untuk meluruskan isu terkait komitmen finansial Indonesia terhadap lembaga internasional tersebut. Dilansir dari Money, bendahara negara ini menekankan bahwa fokus pemerintah tetap pada dukungan personel, bukan bantuan dana.
Purbaya memberikan penegasan mengenai ketiadaan komitmen pembayaran iuran dari pihak kepresidenan sejak awal pembentukan wacana tersebut di lingkungan Kementerian Keuangan.
"I saya tidak pernah menerima instruksi dari Presiden untuk menyediakan uang untuk BoP," kata Purbaya di Kementerian Keuangan, Jakarta pada Selasa (21/4/2026).
Menteri Keuangan menambahkan bahwa sikap Presiden Prabowo sangat jelas dalam menolak kewajiban pembayaran dana tunai kepada organisasi tersebut.
"Sampai sekarang enggak ada komitmen bayar yang saya tahu dari Presiden Prabowo ya. Presiden selalu bilang enggak. Kita belum ada komitmen bayar," ujarnya.
Pemerintah secara konsisten hanya menawarkan bantuan berupa pengiriman personel keamanan sebagai bentuk kontribusi aktif dalam menjaga perdamaian global.
"Dari hari pertama dia (Presiden Prabowo) komitmen kirim pasukan, tapi enggak ada komitmen bayar. Apalagi uang saya dipakai untuk Israel," ujar Purbaya.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya juga memberikan keterangan resmi untuk menyangkal kabar mengenai janji sumbangan sebesar 1 miliar dollar AS kepada Dewan Perdamaian atau BoP.
ÔÇ£Jadi, kita tidak pernah mengatakan bahwa kita mau ikut iuran 1 miliar dollar,ÔÇØ ujar Prabowo, dalam diskusi bersama para jurnalis dan pakar, dikutip dari rilis Badan Komunikasi (Bakom) RI pada Sabtu (21/3/2026).
Kepala Negara menjelaskan bahwa absennya perwakilan Indonesia dalam pertemuan pendonor utama pada 19 Februari menjadi bukti nyata tidak adanya keterikatan finansial.
ÔÇ£Kita menyatakan siap mengirim pasukan perdamaian sesuai kebutuhan,ÔÇØ ucap Prabowo.
Pemerintah Indonesia tetap berkomitmen memantau situasi di wilayah konflik Gaza. Pertimbangan mengenai bantuan lanjutan baru akan dilakukan saat proses rekonstruksi wilayah tersebut telah memungkinkan untuk dimulai.
