Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memproyeksikan nilai tukar rupiah akan bergerak menguat terhadap dolar AS pada Juli hingga Agustus 2026 setelah mengalami tekanan musiman pada April sampai Juni, dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (18/5/2026).
Proyeksi tersebut disampaikan di tengah pelemahan mata uang garuda yang sempat menyentuh level Rp 17.600-an per dolar AS, sebagaimana dilansir dari Detik Finance. Meski demikian, BI optimis rata-rata tahunan kurs rupiah masih berada dalam rentang asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 yaitu sebesar Rp 16.500 per dolar AS.
"Tapi yang kita percaya kan average tahunan. Dan kalau dilihat dari tahun ke tahun, rupiah itu memang umumnya dalam tekanan April, May, Juni. Tapi bulan Juli, Agustus akan menguat," ujar Perry Warjiyo, Gubernur Bank Indonesia (BI).
Pemerintah dan BI menetapkan kisaran batas bawah asumsi nilai tukar pada level Rp 16.200 dan batas atas Rp 16.800 per dolar AS. Pihak bank sentral meyakini pergerakan mata uang akan kembali masuk ke dalam target tersebut walaupun rata-rata kurs year to date saat ini berkisar Rp 16.900 per dolar AS.
"Nilai fundamentalnya berapa? Average of the year Rp 16,500. Kisaran bawahnya Rp 16.200, kisaran atasnya 16.800. Apakah BI yakin akan masuk? Masuk. Karena sekarang Rp 16.900 year to date. Dan pengalaman kami kalau April, Mei, Juni memang tinggi. Nanti kalau Juli, Agustus akan menguat. Sehingga the whole year kami masih meyakini nilai tukar akan di dalam kisaran Rp 16.200- Rp 16.800," jelas Perry Warjiyo, Gubernur Bank Indonesia (BI).
Dalam rapat kerja tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Harris Turino memberikan tanggapan terkait persepsi masyarakat mengenai pelemahan ekonomi serta adanya ejekan mengenai angka kurs yang mendekati tanggal kemerdekaan.
"Kita tahu bahwa tadi teman-teman mengatakan kursnya sudah Rp 17.600. Bahkan muncul ejekan kalau Rp 17.845 maka Indonesia merdeka katanya, 17-8-45. Nah, tetapi bapak mengatakan bahwa rupiah stabil relatif stabil kalau dibandingkan dengan negara yang lain," kata Harris Turino, Anggota Komisi XI DPR RI.
