Presiden RI Prabowo Subianto menindak tegas pelanggaran dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menutup ribuan satuan pelayanan yang dinilai tidak sesuai ketentuan.
Langkah penertiban ini disampaikan dalam rapat paripurna di Gedung DPR, Jakarta, pada Rabu (20/5/2026), sebagaimana dilansir dari Nasional.
"Saudara-saudara sekalian, kita mengakui bahwa dalam pengelolaan MBG masih banyak kekurangan," kata Prabowo dalam rapat paripurna di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Pemerintah bergerak cepat untuk mengevaluasi operasional di lapangan demi menjaga kualitas program nasional tersebut.
"Kita sudah tutup lebih dari 3.000 dapur," ungkap Kepala Negara.
Pengawasan ketat kini dibuka secara luas dengan melibatkan berbagai unsur pejabat legislatif serta pimpinan daerah.
"Saya sudah minta para pejabat dan saya persilakan anggota dewan DPR, Bupati di mana-mana silakan periksa semua dapur. Kalau ada yang tidak sesuai laporkan segera, akan segera kita tindak," tegas Prabowo.
Kepala Negara menekankan pentingnya akuntabilitas agar mandat konstitusi, terutama Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945, dapat diimplementasikan dengan benar melalui program ini.
Saat ini, distribusi pangan bergizi tersebut dilaporkan telah menjangkau puluhan juta masyarakat di berbagai wilayah setiap harinya.
"Angka ini termasuk 6,3 juta balita, 2 juta ibu menyusui, dan 868.000 ibu hamil menerima MBG setiap hari," lanjutnya.
Pemerintah juga berencana memperluas jangkauan pemenuhan gizi ini kepada kelompok masyarakat lanjut usia yang tidak memiliki keluarga.
"Kita juga akan memberi MBG ke 500.000 lansia yang hidup sendiri, yang hidup sebatang kara dan yang membutuhkan makan bergizi," tegasnya.
