Persoalan sistemik berupa kebocoran kekayaan negara disoroti oleh Presiden Prabowo Subianto karena dinilai menjadi akar hambatan bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Masalah tersebut disampaikan langsung dalam pidato utamanya pada Rapat Paripurna DPR RI yang berlangsung di Jakarta, Rabu (20/5).
Dilansir dari Media Indonesia, kepala negara mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi sekitar 5 persen per tahun selama 7 tahun terakhir belum berdampak optimal bagi kesejahteraan masyarakat. Indonesia sebenarnya memiliki kekuatan besar dari sektor komoditas strategis, termasuk kelapa sawit, batu bara, dan ferro alloy.
"Tiga komoditas strategis ini menghasilkan lebih dari US$65 miIiar, setara Rp1.100 triliun per tahun," ujar Prabowo.
Namun, penerimaan negara Indonesia dinilai masih tertinggal dengan rasio penerimaan terhadap produk domestik bruto (PDB) hanya di kisaran 11-12 persen. Angka tersebut tercatat lebih rendah dibandingkan dengan capaian Filipina, India, hingga Meksiko.
"7 tahun kali 5%, 35% ekonomi kita tumbuh. Tapi rakyat kita yang miskin, tambah, dari 46,1% naik 49,5%, 3% naiknya. Kelas menengah turun, dari 22,1 menjadi 17,4," kata Prabowo.
Praktik kebocoran kekayaan negara tersebut teridentifikasi berlangsung dalam berbagai bentuk, mulai dari manipulasi underinvoicing, transfer pricing, hingga penyelundupan komoditas. Lemahnya pengawasan terhadap tambang ilegal, perkebunan ilegal, serta eksploitasi kawasan hutan lindung turut memperparah kondisi penerimaan negara.
"Iuar biasa potensi kekayaan negara kita, tapi bocor terus," kata Prabowo.
Mekanisme penetapan harga mandiri kini sedang dirumuskan pemerintah agar harga komoditas strategis nasional seperti nikel, kelapa sawit, dan emas tidak lagi ditentukan oleh pihak luar. Kebijakan tersebut diambil mengacu pada landasan ekonomi Pasal 33 UUD 1945.
"Saya tidak mau kelapa sawit kita harganya ditentukan oleh bangsa lain. Kita tentukan harga kita," tutur Prabowo.
Upaya penyelamatan potensi kekayaan negara yang bocor diperkirakan bisa mencapai angka US$150 miliar. Penyelamatan anggaran tersebut ditegaskan hanya dapat dicapai melalui keberanian politik dan penegakan hukum yang konsisten.
"Saya berkeyakinan akar masalah ekonomi kita adalah bocornya kekayaan kita, tidak tinggalnya kekayaan kita di Republik Indonesia ini harus berani kita hadapi dan selesaikan," tutur Prabowo.
Agenda Rapat Paripurna DPR RI ini juga menjadwalkan penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal serta RAPBN 2027.
