Presiden Prabowo Subianto menghadiri rapat paripurna DPR RI pada Rabu (20/5/2026) untuk menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) sebagai rancangan awal APBN Tahun 2027.
Dilansir dari Detik Finance, agenda penyampaian KEM-PPKF langsung oleh kepala negara ini menjadi babak baru dalam sejarah pembahasan anggaran bersama parlemen. KEM-PPKF tersebut memuat rentang asumsi makro mulai dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah, harga minyak mentah Indonesia (ICP), hingga lifting minyak dan gas bumi.
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan agenda tersebut di Gedung DPR RI, Jakarta.
"Pembacaan KEM-PPKF biasanya selama ini dibacakan oleh Menteri Keuangan atas nama Bapak Presiden. Jadi kalau hari ini dibacakan langsung oleh Bapak Presiden, itu menjadi sebuah tradisi baru," kata Misbakhun.
Langkah ini dinilai menarik perhatian banyak pihak untuk melihat fokus utama kebijakan yang diusung pemerintah dalam putaran awal pembahasan anggaran.
"Ini adalah putaran awal RAPBN kita tahun 2027. Ini adalah sebuah tradisi baru (dibacakan presiden) dan tentunya begitu tradisi baru ini, orang ingin memperhatikan dengan serius apa yang akan menjadi concern Bapak Presiden di dalam KEM-PPKF ini," ucap Misbakhun.
Misbakhun menambahkan bahwa kehadiran presiden bukan semata-mata karena pelemahan nilai tukar rupiah, melainkan bentuk keseriusan terhadap kebijakan anggaran.
"Saya melihat tidak dalam satu aspek pelemahan rupiah itu membuat Bapak Presiden harus membacakan sendiri ke KEM-PPKF, tetapi saya melihat bahwa ada sebuah concern yang serius dari Bapak Presiden bahwa APBN itu mulai dari awal menjadi sebuah policy yang sungguh-sungguh untuk disampaikan kepada masyarakat secara luas yang harus dilakukan secara langsung oleh Bapak Presiden," jelas Misbakhun.
Pemerintah juga diharapkan dapat mengelola ketidakpastian ekonomi global serta dinamika geopolitik saat ini dengan menyusun langkah antisipasi jangka pendek dan menengah.
"Situasi geopolitik saat ini memberikan sebuah indikator-indikator bahwa ketidakpastian itu terjadi setiap saat dan tugas kita adalah bagaimana ketidakpastian itu dimanage dengan baik, sebagai salah satu faktor yang harus diperhatikan ketika kita mengambil policy di bidang ekonomi," imbuh Misbakhun.
Pandangan lain datang dari internal parlemen mengenai dampak psikologis kehadiran presiden terhadap sentimen pasar keuangan.
"Keraguan itu akan dijawab presiden pada forum paripurna kali ini. Presiden akan sampaikan apa yang kita alami saat ini tidak terlepas dari geopolitik, situasi global yang sedemikian rupa, bahkan kita jangan pernah berharap suku bunga Amerika akan turun, dan saya berharap BI hari ini dalam rapatnya bisa naik di 50 atau 75 basis poin untuk tahan gejolak rupiah kita. Presiden akan berikan respons soal ini," kata Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah.
