Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam menggelontorkan anggaran negara melalui berbagai program kerakyatan strategis saat berkunjung ke Cilacap, Jawa Tengah, pada Rabu (29/4/2026). Langkah ini mencakup implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, serta pembangunan perumahan rakyat.
Penggunaan anggaran negara untuk rakyat dinilai sebagai upaya menjaga kedaulatan ekonomi agar modal tidak mengalir ke luar negeri. Dilansir dari Money, Prabowo menyebut program-program ini menjadi instrumen efektif untuk meminimalisir potensi penyalahgunaan dana atau korupsi melalui pemanfaatan langsung di tingkat akar rumput.
"Apa yang salah? Apa yang salah kalau Presiden Republik Indonesia dan pemerintah yang dia pimpin ingin menggelontor uang kepada rakyatnya sendiri? Yang salah apa?" ujar Prabowo, Presiden RI.
Kepala Negara menyatakan keyakinannya bahwa keberpihakan kepada masyarakat merupakan langkah yang tepat dalam menjalankan roda pemerintahan. Penegasan ini didasari pada upaya mendorong pertumbuhan ekonomi di lapisan masyarakat terbawah melalui penciptaan lapangan kerja secara masif.
"Salahnya apa? Saya merasa saya berada di jalan yang benar, kita berada di jalan yang benar, kita berada di pihak rakyat Indonesia," tutur Prabowo, Presiden RI.
Skema penyerapan tenaga kerja terlihat pada operasional Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang setiap unitnya mempekerjakan 50 orang. Dengan target 30.000 unit SPPG dari posisi saat ini yang sudah mencapai 26.000 unit, pemerintah memproyeksikan penyerapan hingga 1,5 juta tenaga kerja.
Selain SPPG, pengembangan 81.000 unit Kopdes Merah Putih secara bertahap juga diprediksi menyumbang lapangan kerja baru yang signifikan. Setiap unit koperasi dijadwalkan akan mempekerjakan 18 pegawai untuk mengelola operasional desa.
"Satu koperasi mempekerjakan 18 orang. 80.000 kali 18 Anda hitung sendiri, 1 juta sekian juga lebih," ujar Prabowo, Presiden RI.
Kedua program tersebut juga berfungsi sebagai penjamin pasar atau off-taker bagi hasil produksi pertanian dan perikanan lokal. Sistem ini dibuat agar para petani dan nelayan mendapatkan kepastian harga serta perlindungan dari praktik spekulasi harga yang sering dilakukan oleh tengkulak.
"Panennya tidak diserap. Tengkulak datang banting harga. Tidak mungkin rakyat kita sejahtera sekarang kita ubah. Hampir semua petani dan nelayan punya jaminan pasar off-take," kata Prabowo, Presiden RI.
