KETIKA ekonomi melemah, pertanyaan lama selalu muncul kembali. Apakah pemerintah perlu turun tangan lebih besar? Atau justru memberi ruang agar pasar bekerja sendiri?
Perdebatan ini sebenarnya bukan hal baru. Sejak puluhan tahun lalu, dunia ekonomi terbagi dalam dua arus besar. Di satu sisi ada kelompok yang percaya negara perlu aktif menjaga ekonomi ketika pasar melemah. Di sisi lain, ada pandangan yang meyakini bahwa pasar pada dasarnya mampu menyeimbangkan dirinya sendiri tanpa terlalu banyak campur tangan pemerintah.
Belakangan, pendekatan Keynesian kembali ramai diperdebatkan di ruang publik. Ada yang menilai pendekatan ini sudah usang dan hanya melahirkan defisit, utang, dan pemborosan fiskal. Namun, persoalannya tidak sesederhana itu.
Sebenarnya apa itu Keynesian? Secara sederhana, Keynesian adalah gagasan bahwa dalam situasi tertentu negara perlu hadir menjaga ekonomi tetap bergerak. Ketika masyarakat menahan belanja, dunia usaha menunda investasi, dan aktivitas ekonomi melambat, pemerintah dapat masuk melalui belanja negara untuk menopang permintaan.
Bentuknya bisa berupa pembangunan infrastruktur, bantuan sosial, subsidi, insentif usaha, atau program pemulihan ekonomi. Tujuannya bukan agar negara menguasai seluruh ekonomi, melainkan agar perlambatan tidak berubah menjadi krisis yang lebih dalam. Logikanya sebenarnya sederhana. Ketika mesin ekonomi kehilangan tenaga, negara mencoba memberi dorongan tambahan agar roda tetap berputar.
Pemikiran ini lahir dari pengalaman dunia menghadapi Great Depression tahun 1930-an. Saat itu pasar gagal memulihkan dirinya sendiri. Konsumsi jatuh, investasi berhenti, pengangguran melonjak, dan ekonomi masuk ke spiral penurunan berkepanjangan. Dalam kondisi seperti itulah ekonom Inggris, John Maynard Keynes, berpendapat bahwa negara perlu menjadi penopang sementara ketika sektor swasta berhenti bergerak.
Namun, Keynesian bukan satu-satunya cara pandang dalam ekonomi. Ada pula pendekatan yang percaya bahwa pasar justru bekerja lebih efisien ketika pemerintah tidak terlalu banyak campur tangan. Dalam pandangan ini, harga, investasi, suku bunga, dan produksi sebaiknya diserahkan kepada mekanisme pasar. Negara cukup menjaga aturan main, stabilitas hukum, dan iklim usaha. Pandangan ini juga memiliki dasar dan teori yang kuat. Tidak sedikit negara gagal karena pemerintah terlalu dominan, birokrasi tidak efisien, subsidi salah sasaran, dan utang terus membengkak tanpa menghasilkan produktivitas.
Karena itu, perdebatan ekonomi sebenarnya bukan soal negara melawan pasar. Persoalannya ialah mencari keseimbangan. Kapan pasar perlu dilepas bekerja sendiri? Kapan negara perlu hadir menjaga stabilitas?
Jika Keynesian benar-benar sepenuhnya salah, sulit menjelaskan mengapa banyak negara justru pernah tumbuh sangat tinggi melalui keterlibatan negara yang kuat.
Amerika Serikat pernah menjalankan pendekatan Keynesian secara besar-besaran melalui program New Deal pada era Franklin D Roosevelt. Pemerintah membangun jalan, bendungan, jaringan listrik, dan proyek publik untuk menyerap pengangguran dan menghidupkan kembali ekonomi setelah depresi besar.
Saat krisis keuangan global 2008 terjadi, Amerika kembali menggunakan stimulus fiskal dalam skala besar. Bahkan ketika pandemi covid-19 melanda, hampir semua negara maju menjalankan kebijakan yang sangat Keynesian: belanja negara melonjak, bantuan tunai diperbesar, subsidi diperluas, dan likuiditas dibanjiri ke pasar.
Eropa juga demikian. Setelah Perang Dunia II, pembangunan kembali ekonomi Eropa berlangsung melalui keterlibatan negara yang besar. Bahkan negara-negara seperti Swedia, Norwegia, dan Denmark hingga hari ini tetap mempertahankan sistem kesejahteraan sosial yang kuat, dengan dukungan belanja negara yang besar di bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.
Tiongkok menjadi contoh yang lebih menarik lagi. Sulit membayangkan kebangkitan ekonomi Tiongkok tanpa peran negara yang sangat dominan. Sejak reformasi ekonomi akhir 1970-an, Tiongkok memang membuka pasar dan investasi. Namun, negara tetap memegang kendali besar terhadap arah pembangunan, industrialisasi, pembiayaan, infrastruktur, hingga transformasi manufaktur.
Ketika dunia dilanda krisis ekonomi 2008, Tiongkok merespons dengan stimulus sekitar 4 triliun yuan (12% dari PBB Tiongkok) untuk infrastruktur dan investasi publik. Hasilnya, ekonomi Tiongkok tetap tumbuh tinggi ketika banyak negara lain mengalami perlambatan tajam. Dalam banyak hal, Tiongkok menunjukkan bahwa mekanisme pasar dan intervensi negara bukan selalu dua kutub yang saling meniadakan. Keduanya bisa berjalan bersamaan.
Dengan demikian, menyebut Keynesian pasti salah, jelas terlalu menyederhanakan persoalan. Masalah sebenarnya muncul ketika kebijakan fiskal ekspansif dilakukan tanpa disiplin dan tanpa arah produktif. Belanja pemerintah tidak otomatis menghasilkan pertumbuhan berkualitas. Jika anggaran habis untuk proyek tidak efisien, subsidi yang keliru, atau konsumsi jangka pendek tanpa produktivitas, maka defisit dan utang memang dapat menjadi masalah serius.
Sebaliknya, jika stimulus diarahkan ke sektor produktifÔÇöseperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, riset, industrialisasi, dan perlindungan daya beli saat krisisÔÇömaka efek penggandanya terhadap ekonomi bisa sangat besar.
Di sinilah sering muncul kesalahpahaman. Banyak orang mengira Keynesian berarti negara boleh terus-menerus boros dan menumpuk utang. Padahal inti Keynesian bukanlah pemborosan, melainkan stabilisasi siklus ekonomi. Saat ekonomi melemah, negara menopang permintaan. Saat ekonomi kembali kuat, negara perlu kembali disiplin agar ruang fiskal tetap terjaga. Artinya, Keynesian bukan mesin yang dinyalakan terus-menerus. Ia lebih mirip shock absorber ekonomi.
Indonesia sendiri berkali-kali menggunakan pendekatan seperti ini, terutama ketika krisis. Saat pandemi covid-19, APBN menjadi penopang utama ekonomi nasional melalui bantuan sosial, subsidi, insentif usaha, belanja kesehatan, dan program pemulihan ekonomi.
Tanpa ekspansi fiskal saat itu, kontraksi ekonomi mungkin akan jauh lebih dalam. Bahkan hingga hari ini, banyak negara kembali mengandalkan fiskal sebagai bantalan ekonomi di tengah dunia yang dipenuhi perang, fragmentasi geopolitik, volatilitas energi, dan perlambatan perdagangan global.
Tentu saja tetap ada batas kemampuan fiskal. Tetap ada risiko utang dan moral hazard. Karena itu, keseimbangan menjadi sangat penting.
Pasar penting. Negara juga penting. Pasar unggul dalam menciptakan efisiensi dan inovasi. Namun, pasar juga tidak selalu mampu menyelesaikan krisis besar sendirian. Sebaliknya, negara dapat menjadi stabilisator penting. Akan tetapi, negara yang terlalu dominan juga berisiko menciptakan inefisiensi dan distorsi. Dunia modern pada akhirnya tidak bergerak dalam kutub ekstrem. Hampir semua negara besar menggunakan kombinasi keduanya: mekanisme pasar dan intervensi negara secara terukur.
Oleh karena itu, perdebatan ekonomi seharusnya tidak berhenti pada label ÔÇÿKeynesianÔÇÖ atau ÔÇÿanti-KeynesianÔÇÖ. Pertanyaan yang lebih penting ialah: apakah kebijakan yang dibuat benar-benar produktif, tepat sasaran, dan mampu memperkuat kapasitas ekonomi jangka panjang?
Sejarah menunjukkan satu hal sederhana: hampir tidak ada negara maju hanya karena pasar semata atau negara semata. Yang berhasil biasanya adalah mereka yang tahu kapan membiarkan pasar bekerja, dan kapan negara harus hadir menjaga arah.
Tulisan ini merupakan pendapat pribadi.
