Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Badan Kredit Desa (BKD) Kabupaten Pekalongan mencatat penurunan penyaluran pembiayaan sebesar 28,2 persen secara tahunan per Maret 2026. Kondisi tersebut dipicu oleh ketidakpastian ekonomi yang menahan minat pelaku usaha untuk mengajukan kredit pada periode tersebut.
Dilansir dari Keuangan, realisasi pembiayaan mengalami penyusutan dibandingkan posisi pada periode yang sama tahun lalu. Faktor eksternal berupa fluktuasi pasar menjadi alasan utama dibalik perubahan perilaku nasabah dalam mengakses permodalan di wilayah tersebut.
Direktur Utama LKM BKD Kabupaten Pekalongan Hary Budhi Murdiyanto menjelaskan bahwa situasi ini mendorong nasabah potensial untuk bersikap pasif. Sejumlah debitur dengan rekam jejak pembayaran yang baik justru memilih untuk menunda pengajuan pinjaman baru.
"Sebab, ada sikap kehati-hatian juga dari pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di tempat kami," katanya kepada Kontan, Jumat (15/5/2026).
Hary menegaskan bahwa manajemen internal juga menerapkan standar yang sangat ketat dalam menyetujui aplikasi kredit. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap stabilitas ekonomi di pasar yang dinilai belum kokoh bagi sektor keuangan mikro.
Pihak manajemen berharap adanya perbaikan iklim ekonomi secara global maupun nasional untuk mendorong kembali kinerja penyaluran dana. Hingga saat ini, mitigasi risiko tetap menjadi prioritas utama lembaga guna menjaga kualitas aset dari potensi gagal bayar.
"Hal itu dilakukan untuk menghindari adanya gagal bayar dari nasabah," ucap Hary.
Tren penurunan ini searah dengan kondisi industri LKM nasional sebagaimana dilaporkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Data regulator menunjukkan total pinjaman industri LKM per Maret 2026 menyentuh angka Rp 1 triliun, atau terkontraksi sebesar 5,66 persen dibandingkan Maret 2025 yang mencapai Rp 1,06 triliun.
