Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia, Djoko Setijowarno, mengusulkan penguatan angkutan umum massal untuk mengantisipasi gejolak sosial akibat rencana kenaikan harga BBM pada Minggu (3/5/2026). Langkah ini dinilai sebagai investasi strategis untuk menjamin mobilitas warga yang terjangkau.
Dilansir dari Otomotif, pemerintah disarankan mengalokasikan dana sebesar Rp 10 triliun melalui skema Instruksi Presiden atau program Buy The Service (BTS). Anggaran tersebut diproyeksikan mampu menyediakan layanan transportasi modern di 200 kota di Indonesia.
"Modernisasi transportasi publik tidak seharusnya dipandang sebagai beban anggaran, melainkan wujud pemenuhan kewajiban negara sekaligus investasi strategis jangka panjang," ujar Djoko Setijowarno, Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia.
Penyediaan layanan ini dianggap lebih efisien dibandingkan pemberian subsidi untuk kendaraan pribadi seperti motor listrik. Fokus pada angkutan umum diyakini dapat menyentuh masyarakat luas, mulai dari kota besar hingga wilayah kecil, sebelum kebijakan harga BBM baru resmi diberlakukan.
"Langkah ini merupakan fondasi penting untuk meningkatkan produktivitas ekonomi dan menjamin mobilitas warga yang lebih berkeadilan," kata Djoko Setijowarno, Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia.
Dengan alokasi Rp 10 triliun, pemerintah memiliki peluang untuk menggratiskan layanan bagi kelompok rentan seperti pelajar, mahasiswa, dan buruh. Skema ini telah diuji coba di Kabupaten Magelang melalui pengoperasian angkutan pedesaan gratis yang didanai sebagian dari pajak kendaraan bermotor.
Djoko menyebut bahwa kebijakan ini juga berfungsi sebagai jaring pengaman ekonomi yang mampu menekan potensi protes massa. Selain itu, integrasi transportasi publik yang modern diharapkan dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan mendorong pemerataan pembangunan antarwilayah di masa depan.
