Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengonfirmasi penghapusan data sekitar 11 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial yang terindikasi terlibat aktivitas judi online. Keputusan ini diambil setelah adanya verifikasi ketat terhadap penggunaan dana bantuan pemerintah pada tahun 2026.
Data pencoretan ini menunjukkan penurunan signifikan dibandingkan periode sebelumnya. Dilansir dari Nasional, verifikasi data dilakukan secara bertahap untuk memastikan bantuan negara tidak disalahgunakan untuk kegiatan ilegal yang merugikan masyarakat.
ÔÇ£Untuk tahun 2026 ini ada 11.000 lebih yang kami coret di triwulan I, dan untuk triwulan II itu ada 75 KPM yang kami coret. Artinya apa? Artinya sudah ada penurunan secara drastis ya, pemanfaatan bantuan sosial untuk kepentingan judol,ÔÇØ ujar Gus Ipul di Istana, Jakarta, Selasa (12/5/2026).
Mensos mengapresiasi dukungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam melacak aliran dana bantuan. Sinergi ini mempermudah kementerian dalam menyaring penerima yang benar-benar membutuhkan dukungan ekonomi.
ÔÇ£Jadi, saya berterima kasih dengan PPATK yang telah memberikan informasi cukup baik, sehingga kita bisa memberikan bansos kepada mereka yang lebih membutuhkan dan dimanfaatkan dengan benar,ÔÇØ tuturnya.
Pemerintah berencana memperbarui basis data dengan menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) untuk dicocokkan kembali oleh PPATK. Langkah ini menjadi bagian dari proses koreksi rutin terhadap integritas penerima manfaat bantuan.
ÔÇ£Ini pelajaran yang paling penting. Nah, tahun ini kami akan juga mencoba untuk menyerahkan data-data terbaru hasil pemutakhiran BPS kepada PPATK untuk dilakukan pemadanan, sekaligus menjadi koreksi jika ada KPM-KPM yang terlibat di dalam bidang tersebut,ÔÇØ sambung Gus Ipul.
Gus Ipul memberikan penegasan terkait sanksi permanen bagi penerima yang tetap membandel menggunakan dana bantuan untuk berjudi. Meski sebelumnya ada kebijakan pendampingan, kementerian kini memberlakukan aturan yang lebih tegas.
ÔÇ£Tidak semua juga, hanya pihak tertentu setelah hasil cross check memang mereka sangat membutuhkan. Tetapi tentu kita beri pendampingan, jangan sampai mengulang lagi. Kalau mengulang lagi, akan kita coret selamanya. Tapi yang tadi kesimpulannya adalah bahwa ini sudah ada penurunan yang luar biasa. Dari 600.000 tinggal 11.000, dan 11.000 pun itu sudah kita coret di triwulan I," imbuhnya.
