Aparatur Sipil Negara (ASN) segera menerima tambahan penghasilan tahunan melalui kebijakan gaji ke-13 yang dijadwalkan cair pada pertengahan tahun ini. Dilansir dari Bansos, pemerintah memberikan kepastian bahwa hak finansial tersebut tetap dialokasikan bagi para pegawai negeri guna mendukung kebutuhan rumah tangga.
Ketentuan mengenai jadwal pembayaran ini telah diatur secara resmi melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2026. Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) dalam beleid tersebut, proses pencairan gaji ke-13 dipastikan mulai berjalan paling cepat pada Juni 2026.
Pemerintah juga memberikan kelonggaran administratif jika pembayaran tidak dapat diselesaikan sepenuhnya pada bulan Juni. Dalam kondisi tersebut, pembayaran tetap akan dilaksanakan setelah bulan Juni, sehingga seluruh penerima dipastikan tetap mendapatkan haknya pada tahun anggaran berjalan.
Cakupan penerima manfaat ini cukup luas dan tidak hanya menyasar pegawai aktif di lingkungan kementerian atau lembaga. Kebijakan ini menjadi instrumen penting bagi pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat di tingkat aparatur negara.
Beberapa kelompok yang berhak menerima gaji ke-13 berdasarkan regulasi terbaru meliputi:
- Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon PNS (CPNS).
- Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
- Anggota TNI dan Polri serta Pejabat Negara.
- Pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan.
Rincian Besaran dan Komponen Penghasilan
Nominal yang akan diterima oleh setiap aparatur didasarkan pada besaran penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei 2026. Perbedaan angka yang diterima sangat bergantung pada pangkat, jabatan, serta kelas jabatan masing-masing pegawai.
Bagi pegawai yang anggarannya bersumber dari APBN, komponen yang masuk dalam perhitungan meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau umum, serta tunjangan kinerja. Sementara itu, bagi ASN di daerah, komponennya mencakup tambahan penghasilan yang disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah melalui APBD.
Ketentuan Khusus bagi Tenaga Pendidik
Guru dan dosen juga mendapatkan perhatian khusus dalam skema pemberian gaji ke-13 ini. Bagi tenaga pendidik yang tidak menerima tunjangan kinerja, mereka tetap akan mendapatkan kompensasi sebesar satu bulan tunjangan profesi.
Untuk guru di tingkat daerah, besaran tambahan ini akan mengikuti ketentuan tunjangan profesi atau tambahan penghasilan sesuai dengan kondisi anggaran wilayah masing-masing. Kebijakan ini diharapkan mampu meringankan beban finansial para pendidik menjelang tahun ajaran baru sekolah.
