Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menginstruksikan pemerintah daerah untuk segera melakukan pemutakhiran data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) saat audiensi di Kantor Kemensos, Selasa (21/4/2026). Langkah ini bertujuan memastikan bantuan kesehatan tepat sasaran di tengah kondisi kepesertaan yang sudah sangat padat.
Dilansir dari Kompas, peringatan tersebut muncul karena risiko salah sasaran dan potensi tidak terakomodasinya masyarakat rentan semakin besar jika data tidak diperbarui secara berkala. Agus Jabo menekankan bahwa keaktifan daerah merupakan kunci utama dalam validasi penerima manfaat tersebut.
"PBI JKN saat ini sudah sangat padat. Karena itu, daerah harus aktif melakukan pemutakhiran data agar bantuan benar-benar tepat sasaran," ujar Agus Jabo Priyono, Wakil Menteri Sosial.
Pemerintah daerah yang hadir, termasuk perwakilan Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Polewali Mandar, dan DPRD Tanggamus, menyatakan bahwa kebutuhan kuota di lapangan melampaui alokasi yang tersedia. Keterbatasan fiskal daerah juga menjadi hambatan bagi pemerintah daerah untuk menanggung beban kesehatan melalui APBD.
Bupati Tapanuli Utara Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat menjelaskan bahwa mayoritas warganya bekerja sebagai petani dengan kondisi geografis yang sulit. Kendala cuaca dan bencana alam juga dilaporkan menghambat proses pendataan warga yang membutuhkan akses layanan kesehatan.
"Kami berharap adanya penambahan kuota PBI JKN, mengingat kondisi masyarakat dan fiskal daerah," ujar Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, Bupati Tapanuli Utara.
Kementerian Sosial merespons keluhan tersebut dengan menegaskan bahwa akurasi data kini berbasis pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Pemutakhiran khusus untuk PBI JKN dilakukan setiap bulan melalui koordinasi dengan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemensos guna menjaga integritas anggaran negara.
Data nasional menunjukkan skala program ini telah mencakup 156,8 juta jiwa hingga Februari 2026. Penegasan mengenai sinergi antara pusat dan daerah kembali disampaikan sebagai solusi atas ketimpangan jumlah warga rentan dan kuota aktif peserta di berbagai wilayah.
"Sinergi pusat dan daerah menjadi kunci dalam memperkuat perlindungan sosial. Pemutakhiran data, dukungan fiskal, dan inovasi layanan harus berjalan beriringan," ucap Agus Jabo Priyono, Wakil Menteri Sosial.
Saat ini, Polewali Mandar mencatat kesenjangan data di mana terdapat 326.217 warga kategori rentan, namun hanya 256.411 jiwa yang terakomodasi sebagai peserta aktif. Selisih puluhan ribu warga tersebut diusahakan masuk dalam skema bantuan melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG).
