Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara resmi menolak tawaran pinjaman dari International Monetary Fund (IMF) dan Bank Dunia senilai 20 miliar hingga 30 miliar dollar AS pada Selasa (21/4/2026). Penolakan tersebut dilakukan di tengah upaya penguatan ketahanan ekonomi domestik menghadapi ketidakpastian global.
Keputusan strategis ini diambil pemerintah menyusul eskalasi konflik di Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Berdasarkan informasi yang dilansir dari Money, penawaran tersebut sebelumnya disampaikan kepada delegasi Indonesia dalam rangkaian Spring Meeting di Washington D.C. pekan lalu.
Purbaya menekankan bahwa instrumen keuangan negara saat ini masih berada dalam posisi yang sangat mencukupi untuk membiayai kebutuhan nasional. Ia menyatakan bahwa ketersediaan dana internal pemerintah menjadi alasan utama di balik keputusan untuk tidak mengambil utang baru dari lembaga internasional tersebut.
"Saya bilang sama dia (IMF dan bank dunia) sekarang saya belum butuh (pinjaman) karena saya sendiri punya persediaan hampir 25 miliar dollar AS atau sekitar Rp 428,55 triliun (kurs Rp 17.142 per dollar AS) untuk negara kita sendiri, jadi aman," kata Purbaya, Menteri Keuangan.
Pihak kementerian mengamati adanya reaksi dari pimpinan lembaga keuangan dunia tersebut saat Indonesia menyatakan sikap untuk berdikari secara finansial. Purbaya menilai bahwa optimalisasi sumber daya yang dimiliki harus menjadi prioritas utama guna menjaga kedaulatan fiskal negara dalam segala situasi ekonomi.
"Wah mukanya (World Bank & IMF) asem, karena dia gak bisa minjemin duit, gak bisa dapet bunga tuh mereka tuh. Tapi itu dalam keadaan apapun kondisi yang kita punyai harus kita jadikan senjata yang paling optimal," ungkap Purbaya, Menteri Keuangan.
Pengelolaan kebijakan fiskal saat ini didesain secara presisi dengan melakukan perhitungan mendalam terhadap setiap risiko jangka panjang yang mungkin muncul. Menurut Purbaya, penggunaan pembiayaan hanya akan dilakukan secara terukur demi menjaga stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Kalau lebih kita pakai, kalau kurang juga kita pakai, pokoknya kita enggak pernah rugi. Jadi kita desain kebijakan dengan baik, kita hitung dampaknya bukan kira-kira," tegas Purbaya, Menteri Keuangan.
Langkah penolakan ini menjadi sinyal bagi investor internasional mengenai ruang fiskal Indonesia yang masih cukup longgar tanpa harus bergantung pada pembiayaan eksternal. Pemerintah berkomitmen tetap menjaga disiplin anggaran di tengah dinamika geopolitik dunia yang tidak menentu.
