Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia tidak memiliki komitmen untuk membayar iuran kepada Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza pada Selasa (21/4/2026). Penegasan ini muncul merespons adanya tagihan iuran anggota sebesar US$ 1 miliar atau setara Rp 17,14 triliun.
Dilansir dari Detik Finance, alokasi dana yang dipatok oleh dewan pengawal transisi dan rekonstruksi Gaza tersebut tidak masuk dalam rencana belanja negara. Purbaya menyampaikan bahwa fokus utama Indonesia dalam konflik tersebut terbatas pada bantuan kemanusiaan dan pengiriman personel keamanan.
Presiden Prabowo Subianto disebut telah menetapkan arah kebijakan yang jelas sejak awal mengenai keterlibatan Indonesia di Gaza. Purbaya menjelaskan bahwa koordinasi terkait pendanaan besar untuk BoP tidak pernah diperintahkan oleh kepala negara kepada kementeriannya.
"Presiden selalu bilang, 'enggak kita belum ada komitmen bayar.' Dari pertama dia komit kirim pasukan, kita komit kirim pasukan, tapi gak ada komitmen bayar," ungkap Purbaya, Menteri Keuangan.
Bendahara negara tersebut menyatakan keberatan jika dana APBN digunakan untuk membiayai operasional yang bersinggungan dengan kepentingan Israel. Sikap politik luar negeri Indonesia ditegaskan tetap konsisten dalam mendukung kemerdekaan Palestina tanpa beban finansial kepada inisiatif yang tidak disepakati.
"Apalagi uang saya dipakai untuk Israel jadi itu nggak ada jadi saya tidak pernah menerima instruksi dari presiden untuk menyediakan uang untuk BOP dan presiden juga bilang kita gak pernah janji," imbuh Purbaya, Menteri Keuangan.
Sebelumnya, ketidakikutsertaan Indonesia dalam pendanaan tersebut sudah disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Hal itu berkaitan dengan inisiatif Dewan Perdamaian yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
Presiden membantah adanya pembicaraan mengenai kesepakatan uang iuran saat melakukan pertemuan atau komunikasi dengan pihak Amerika Serikat pada Maret lalu.
"Jadi kita tidak pernah mengatakan bahwa kita mau ikut iuran 1 miliar dolar. Tidak, tidak pernah," ujar Prabowo, Presiden RI.
