Pemerintah Tak Perlu Tutup Total Perbatasan Hadapi Wabah Ebola

Pemerintah Tak Perlu Tutup Total Perbatasan Hadapi Wabah Ebola
Foto: Ilustrasi Pemerintah Tak Perlu Tutup Total Perbatasan Hadapi Wabah Ebola.

PENELITI Global Health Security, Dicky Budiman, menilai pemerintah tidak perlu menutup total perbatasan negara menyusul penetapan wabah ebola sebagai darurat kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia (PHEIC). Menurutnya, fokus utama justru harus diarahkan pada penguatan pengawasan penularan, terutama terhadap jemaah haji dan umrah serta pelaku perjalanan internasional.

"Pemerintah tidak perlu melakukan penutupan total perbatasan, tapi standar penguatan atau adanya skrining pintu masuk negara memang harus dijaga kualitas dan pengelolaannya," kata Dicky saat dihubungi, Minggu (17/5).

Ia menekankan surveilans epidemiologi di berbagai pintu masuk internasional harus diperketat, termasuk di bandara, pelabuhan, jalur migrasi, serta terhadap jemaah haji dan umrah yang berpotensi menjadi kelompok dengan mobilitas tinggi.

Surveilans epidemiologi di pintu masuk internasional bandara, pelabuhan, jalur migrasi, jemaah haji juga umrah, dan pelaku perjalanan internasional dari Afrika harus sudah dijaga secara ekstra dan tertata dari saat ini sampai ke depan.

Selain pengawasan mobilitas internasional, pemerintah juga diminta memastikan skrining berbasis risiko berjalan optimal, terutama terhadap pelaku perjalanan dengan riwayat kunjungan dalam 21 hari terakhir yang menunjukkan gejala tertentu.

Kemudian juga tentu harus dipastikan terjaga juga tentang skrining berbasis risiko yang fokus pada riwayat perjalanan 21 hari dengan gejala demam akut, pendarahan, atau kontak dengan pasien ebola, dan paparan satwa liar juga harus ada skrining.

Penguatan kesiapsiagaan di dalam negeri juga dinilai penting, mulai dari kesiapan laboratorium hingga sistem penanganan pasien dan tenaga kesehatan.

Untuk penguatan di dalam negeri, harus pastikan kesiapan laboratorium BSL-3 dan BSL-4, kemampuan juga PCR Filovirus dengan diagnostik yang cepat, dan juga tentu sistem transport spesimen yang biohazard.

Selain itu, tentu kesiapan rumah sakit rujukan yang tentu perlu simulasi outbreak, audit Infection Prevention and Control, kesiapan APD juga ruang isolasi tekanan negatif, dan juga tentu refreshing dari tenaga kesehatan dalam training ini.

"Karena banyak pelajaran di masa pandemi, negara itu gagal bukan karena virusnya terlalu kuat melainkan sebenarnya karena sistem kesehatan terlambat bereaksi," ungkap dia.

Dicky juga mengingatkan bahwa penanganan ebola perlu menggunakan pendekatan one health yang menghubungkan aspek kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan.

Dicky menambahkan jika bicara ebola, maka pendekatannya adalah one health sama seperti menanggulangi kasus hantavirus, dan covid-19 bahwa pendekatan kesehatan lingkungan, manusia, dan hewan.

"Karena Ebola bukan hanya masalah pada manusia, tapi berkaitan dengan penggundulan hutan, penebangan hutan, fragmentasi habitat, interaksi manusia dan satwa, perdagangan satwa liar, perubahan iklim, dan juga eksploitasi tambang dan hutan tropis," sebut dia.

Sebelumnya, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menetapkan wabah ebola di Republik Demokratik Kongo dan Uganda sebagai PHEIC. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Afrika (Africa CDC) mencatat terdapat 13 kasus ebola terkonfirmasi. Selain itu, sebanyak 246 kasus belum terkonfirmasi telah diidentifikasi, sementara otoritas setempat masih menyelidiki kemungkinan kematian terkait wabah terhadap 65 orang lainnya. (E-4)

- Imigrasi Siapkan Antisipasi Wabah Ebola 17/5/2026 14:59 PEMERINTAH mulai menyiapkan langkah antisipasi terkait potensi penyebaran wabah Ebola melalui jalur perjalanan internasional.

Artikel terkait

Rekomendasi