Pemerintah Indonesia merencanakan implementasi program mandatori biodiesel B50 pada 1 Juli 2026 sebagai langkah strategis memperkuat ketahanan energi nasional. Kebijakan ini bertujuan menekan ketergantungan impor bahan bakar minyak serta menjaga stabilitas fiskal di tengah dinamika ekonomi global yang tidak menentu.
Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Perekonomian, Ferry Irawan, menjelaskan bahwa program ini memberikan efisiensi signifikan bagi anggaran negara. Dilansir dari Money, penghematan devisa diproyeksikan mencapai Rp 139,8 triliun pada 2026 mendatang.
Angka tersebut meningkat dibandingkan catatan penghematan devisa tahun 2025 yang berada di level Rp 133,3 triliun. Selain devisa, efisiensi anggaran pemerintah juga terbantu melalui pengurangan insentif biodiesel dan pemangkasan beban impor BBM.
"Paling tidak pemerintah bisa menjaga efisiensi anggaran, itu terutama dari BPDB sebesar paling tidak Rp 48 triliun, yang berasal dari penghematan anggaran insentif biodiesel dan pengurangan impor BBM," ujar Ferry di Hotel Ayana, Jakarta pada Kamis (30/4/2026).
Implementasi kebijakan energi terbarukan ini turut mendongkrak nilai tambah produk kelapa sawit atau Crude Palm Oil (CPO) secara nasional. Pada 2026, nilai tambah CPO diperkirakan menyentuh Rp 21,94 triliun, naik dari proyeksi Rp 20,92 triliun pada tahun sebelumnya.
Sektor industri sawit dan turunannya juga tercatat menjadi motor penggerak penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Jumlah pekerja diproyeksikan meningkat menjadi 1,97 juta orang pada 2026 dari angka 1,88 juta tenaga kerja pada 2025.
"Yang pengen kita jaga tadi buffer-buffer kita itu, baik buffer di APBN, buffer di masyarakat, dan salah satunya dari sisi energi, makanya didorong B50," kata Ferry.
Persiapan teknis terus dimatangkan pemerintah untuk memastikan keamanan penggunaan bahan bakar campuran 50 persen minyak sawit tersebut pada mesin kendaraan. Fokus utama mencakup keandalan performa mesin serta kesiapan infrastruktur pendukung sebelum peluncuran resmi dilakukan.
"Sehingga secara teknis ini kita harapkan menjelang 1 Juli 2026 ini semuanya sudah siap, yang tadi baik secara teknis, keandalan mesin maupun keamanan penggunaan B50 sebelum nanti di 1 Juli itu bisa kita lakukan," tutup Ferry.
