Pemerintah menambah kuota bantuan pembiayaan perumahan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 10.000 unit di wilayah Tanah Papua pada Senin (27/4/2026). Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menetapkan penambahan ini untuk seluruh provinsi di Tanah Papua demi memperluas akses hunian bagi masyarakat.
Langkah penambahan kuota ini diambil setelah adanya evaluasi terhadap implementasi kebijakan perumahan di tingkat daerah yang dianggap belum berjalan secara optimal. Dilansir dari Kompas, Maruarar menyampaikan pengumuman tersebut saat melakukan kunjungan kerja resmi ke Kota Sorong, Papua Barat Daya.
"Selama tiga hari kunjungan, kami mendengar laporan dari masyarakat dan melihat langsung bahwa pemerintah daerah belum seluruhnya menerapkan kebijakan pusat," kata Maruarar Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Pada tahun 2026, pemerintah secara nasional menyediakan stok rumah subsidi sebanyak 350.000 unit yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Hingga pertengahan April, penyerapan anggaran untuk perumahan subsidi ini telah mencapai angka triliunan rupiah di ratusan kabupaten dan kota.
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencatat penyaluran rumah telah mencapai 50.021 unit dengan nilai total Rp 6,22 triliun di 33 provinsi hingga 13 April 2026. Hal ini menunjukkan masih tersedia sekitar 300.000 unit rumah yang dapat diakses oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
"Saat ini baru terserap 14,29 persen dari target 350.000 unit," kata Heru Pudyo Nugroho, Komisioner BP Tapera.
Pihak BP Tapera juga telah melakukan migrasi layanan digital untuk memudahkan calon debitur dalam mengajukan KPR subsidi. Integrasi sistem SiKasep dan Sikumbang ke dalam aplikasi Tapera Mobile memungkinkan pengguna untuk mencari dan mengajukan rumah dalam satu platform saja.
"Tapera Mobile adalah integrasi antara Sikumbang dan Sikasep, sehingga dengan lebih memudahkan MBR untuk langsung ngecek rumahnya dalam satu aplikasi, enggak perlu pindah ke aplikasi yang lain," kata Heru Pudyo Nugroho, Komisioner BP Tapera.
Proses pengajuan melalui aplikasi tersebut melibatkan verifikasi identitas yang ketat, mulai dari validasi NIK hingga pemindaian wajah. Setelah registrasi selesai, masyarakat dapat memilih unit rumah serta bank penyalur sebelum melakukan pengecekan subsidi secara mandiri melalui fitur yang tersedia.
"Setelah bertemu dengan tim sales pihak bank, calon debitur dapat memantau proses pengajuan KPR secara mandiri. Jika masih bingung dengan alurnya, bisa buka informasi terkait Tapera Mobile di website tapera.go.id," kata Heru Pudyo Nugroho, Komisioner BP Tapera.
