Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan pemerintah sedang merumuskan kebijakan baru untuk merespons ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal yang dipicu krisis global akibat konflik Timur Tengah pada Rabu (15/4/2026).
Skema perlindungan tenaga kerja tersebut rencananya akan diumumkan secara resmi menjelang peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day pada 1 Mei 2026 mendatang di Jakarta. Sebagaimana dilansir dari Detik Finance, langkah ini merupakan bentuk antisipasi terhadap pelemahan ekonomi global.
"Tunggu, nanti akan ada pengumuman dari pemerintah. Kita akan bentuk sesuatu nanti, tunggu aja," ujar Yassierli saat memberikan keterangan di Gedung Vokasi Kemnaker, Jakarta Selatan.
Yassierli menegaskan bahwa rangkaian kebijakan tersebut akan menjadi kejutan bagi para pekerja di tengah situasi ketidakpastian ekonomi saat ini. Namun, ia belum bersedia merinci teknis dan bentuk dari kebijakan tersebut hingga pengumuman resmi dilakukan.
Kekhawatiran mengenai pengurangan tenaga kerja ini sebelumnya disuarakan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang mencatat potensi kerawanan di sektor industri. Sebanyak 10 perusahaan dilaporkan mulai melakukan pembahasan internal mengenai rencana pengurangan staf.
Presiden KSPI Said Iqbal mengungkapkan bahwa diskusi mengenai potensi PHK tersebut diperkirakan berdampak pada sekitar 9.000 pekerja dalam kurun waktu tiga bulan ke depan. Sebagian besar perusahaan tersebut beroperasi di wilayah Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, dan Jawa Tengah.
Manajemen perusahaan-perusahaan tersebut mulai berdialog dengan serikat pekerja di tingkat pabrik mengenai kemungkinan pengurangan karyawan jika konflik di Timur Tengah terus berlanjut. Menurut laporan anggota KSPI, langkah ini diambil sebagai bentuk mitigasi atas hambatan operasional dan gangguan rantai pasok global.
