Rencana pembentukan badan khusus ekspor di bawah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) oleh Presiden Prabowo Subianto sedang menjadi perbincangan hangat di Jakarta pada Selasa (19/5/2026).
Kepala BPI Danantara Rosan Roeslani tidak memberikan banyak tanggapan mengenai kabar tersebut saat ditemui di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Pemerintah dijadwalkan bakal menyampaikan pengumuman resmi untuk menjawab pertanyaan publik.
ÔÇ£Sudah, nunggu besok saja ya,ÔÇØ kata Rosan singkat kepada media saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (19/5/2026).
Berdasarkan informasi yang dilansir dari Money, badan baru ini diisukan akan mengontrol perdagangan komoditas strategis nasional. Eksportir dilaporkan tidak bisa lagi mengirim barang langsung ke pembeli luar negeri karena harus melalui lembaga ini.
Meskipun demikian, kepastian mengenai kebenaran pembentukan badan tersebut masih belum diungkapkan secara perinci oleh pihak Danantara.
ÔÇ£Ya udah tunggu besok. Entar ada penjelasan besok semua,ÔÇØ kata dia.
Tanggapan serupa juga datang dari internal Kementerian ESDM terkait kepastian regulasi baru perdagangan internasional tersebut. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memilih untuk tidak memberikan komentar panjang mengenai isu pengalihan jalur ekspor komoditas.
ÔÇ£Ya, nanti kita lihat ya. Ini intinya, tunggu aja ya,ÔÇØ kata Bahlil ditemui di kantornya.
Lembaga baru ini dikabarkan akan memegang kendali penuh sebagai perantara perdagangan internasional untuk komoditas strategis Indonesia. Fokus utama dari badan khusus ekspor tersebut mencakup komoditas minyak kelapa sawit mentah (CPO) dan batu bara.
